Akankah Relawan Anies-Sandi Isi Jabatan di BUMD?

JawaPos.com - Semenjak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) banyak jabatan strategis di BUMN diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu yang dianggap dalam proses perpolitikannya.

Fenomena ini diingkatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wagub Sandiaga Uno agar cara kompensasi politik itu dilakukan, dengan memberikan jabatan kepada relawannya di BUMD.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkap, fenomena sistem politik di Indonesia selama ini perombakan birokrasi kerap terjadi saat kepemimpinan berganti.

Contohnya, sebut Ujang, sejak zaman Presiden RI ke-6 SBY memberikan jabatan komisaris-komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada para pendukung saat Pilpres. Sikap demikian juga dilakukan pada zaman Presiden Jokowi saat ini.

"Kompensasi politik selalu ada, selalu terbuka. Itu menggejala dari dulu dalam sistem politik kita (Indonesia). Kemungkinan besar juga konteks Anies-Sandi juga akan memberikan peluang itu kepada relawan-relawannya," jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (31/10).

Ujang meminta cara seperti itu tidak dilakukan oleh Anies yang seorang doktor dan Sandiaga Uno berlatar belakang pengusaha. Dia tidak dapat memastikan akankah pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu akan menggaet relawannya masuk ke dalam jajaran BUMD?

Sementara terkait adanya permintaan khusus dari Adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djoyohadikusumo untuk menjadi Dewan Pengurus Taman Margasatwa Ragunan, menurut Ujang itu adalah hal yang wajar. Sebab, jabatan BUMD memang disesuaikan dengan bidang tingkat profesionalitas orang tersebut.

"Selama BUMD itu bisa untung, bisa. Yang gak boleh kan kalau rugi, kalau bangkrut. Kalau BUMN atau BUMD asalkan dia memang pengusaha yang jelas ya, profesional dia pengusaha itu boleh," papar dia.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar itu melanjutkan, dalam mempertahankan SKPD juga harus realistis dengan pertimbangan kinerja dan prestasi. "Sistem berdasarkan prestasi, sistem berdasarkan kinerja, Gubernur sama Wagub kalau dia mau mutasi seseorang, mau mutasi pejabat," tandasnya.

Ujang pun mengingatkan Anies-Sandi agar tidak merombak SKPD dengan subjektif. Anies disarankan untuk mencerminkan latar belakang akademisinya sebagai seorang doktor.

"Itu tidak berdasarkan like or dislike (suka atau tidak suka) atau yang mendukung atau tidak. Saya rasa karena Pak Anies ini seorang doktor, seorang akademisi juga seharusnya paham itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan ya bahaya, bertentangan dengan yang selama ini berlaku," tutur Ujang.