Tak Mampu Bayar Sewa, Warga Korban Gusur Bakal Terusir dari Rusunawa

JawaPos.com - Sejumlah warga penghuni rumah susun sewa (rusunawa) terancam diusir oleh pengelola karena tidak mampu membayar tunggakan sewa. Mereka mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengadukan nasibnya.

"Saya sudah dapat surat peringatan dua kali. Pengelola mengancam rusun saya akan disegel awal September 2017 ini," ujar Erni Estamaya, penguhuni Blok A 1 Rusunawa Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, ditemui di Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih, Senin (28/8).

Erni yang datang bersama kedua anaknya, serta puluhan warga rusun lainnya mendatangi gedung dewan untuk meminta pertolongan pada wakil rakyat. Sayangnya, setelah ditunggu sampai sore hari, belum ada satu orang anggota dewan yang mau menemui mereka.

"Harapan kami tinggal pada DPRD untuk menyelamatkan nasib kami agar tidak diusir. Tapi sampai sore belum ada yang bisa ditemui," kata dia dilansir Indopos (Jawa Pos Group).

Diungkapkan Erni, dia adalah korban penggusuran lahan di kawasan Rasuna Sahid, Jakarta Selatan. Rumah mereka empat tahun lalu dibongkar, karena lahannya dijadikan gedung KPK. Kemudian ia dan suami serta anaknya pindah ke Rusunawa Pinus Elok, namun karena lokasinya sangat jauh sang suami yang tadinya bekerja di kawasan Jakarta Selatan menjadi kesulitan.

Akhirnya penghasilannyapun menurun drastis, sampai akhirnya tidak mampu lagi membayar sewa rusun. "Kami berharap tunggakan kami dihapuskan, kemudian kami tidak diusir. Suami saya juga berjanji akan bekerja lebih keras lagi agar ke depan mampu membayar sewa rusun dan tidak menunggak lagi," tutur Erni.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, tunggakan yang ada di rusun merupakan bukti bahwa Pemprov DKI abai terhadap pemenuhan hak-hak penghuni.

Pemenuhan hak tersebut di antaranya pelatihan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi warga. "Kami belum tahu sudah berapa banyak yang tersentuh pelatihan UMKM di rusun itu. Ketika bilang ingub (instruksi gubernur) kok tidak patuh dengan ingub sendiri," tegas Bestari.

Politisi Partai Nasdem itu merujuk pada Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Rumah Susun Sewa. Dia mengatakan, bila Ingub telah diterapkan, warga akan lebih mandiri dan sejahtera sehingga tidak ada lagi yang tidak mampu membayar sewa rusun.

"Ketika mereka tidak bisa membayar, padahal janjinya apakah sudah dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Rp 1 triliun kami alokasikan kepada mereka. Jangan main usir begitu saja," kata Bestari.

Berdasar data, sebanyak 9.522 kepala keluarga (KK) penghuni rumah susun sewa (rusunawa) menjadi korban penggusuran. Mereka ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah kehilangan rumah karena digusur kemudian dipindah ke rusun, namun kini mereka juga terancam diusir karena tidak mampu membayar sewa.

"Warga miskin di Jakarta ini nampaknya akan digusur dua kali. Pertama digusur dari tempat tinggal miliknya, kemudian kini digusur dari rusunsewa milik pemerintah," ujar Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta).

Tigor mengatakan, menunggaknya biaya sewa pengguni rusunawa hingga Rp 33 miliar, menjadi bukti buruknya solusi dalam kegiatan penggusuran di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja tanpa standar operasional (SOP) yang baik, sehingga membuat relokasi ke rusunawa berujung kegagalan.

"Warga yang tadinya memiliki pekerjaan saat tinggal di tempat tinggalnya yang lama, tiba-tiba menjadi pengangguran saat mendiami rusun. Karena pemprov hanya sekedar memindahkan tempat tinggal, tanpa memikirkan bagaimana caranya warga mendapat penghasilan seperti dulu," kata Tigor.

Ketika di lingkungan yang lama, warga memeliki pekerjaan non formal, seperti berjualan kaki lima, asongan, buruh cuci gosok, pemulung, dan sebagainya. Sedangkan ketika di rusunawa, keahlian tersebut tidak bisa diterapkan karena kondisi lingkungannya tidak memungkinkan. Belum lagi jarak rusun jauh dari lokasi mencari nafkah, sehingga membuat kesulitan dijangkau. "Akibatnya mereka menjadi pengangguran," terang Tigor.