Sekolah Nunggak Listrik Rp 118 Juta, Siswa Belajar Diterangi Lilin

JawaPos.com - PLN memutus aliran listrik di delapan sekolah di Jakarta Timur, kemarin (22/11). Penyebabnya, sekolah tersebut menunggak pembayaran listrik lima bulan terakhir. Akibat pemadaman tersebut proses belajar mengajar terganggu. Sebagian kelas terpaksa harus belajar di luar ruangan.

Seperti yang terjadi di SMAN 48 Jakarta yang berada di jalan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan prasarana SMAN 48, Munir menyatakan, jumlah tunggakan yang harus diselesaikan sekolahnya  mencapai Rp 118 juta.

”Kira-kira sudah dari Juli yang lalu tunggakan listrik ini,” jelasnya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (22/11).   

Dia mengaku, pemadaman listrik sejak Senin (21/11) itu cukup mengganggu kegiatan belajar. Sebab, semua fasilitas pendukung kegiatan belajar menggunakan tenaga listrik. Bahkan, kegiatan try out ujian yang berbasis komputer harus tertunda karena kejadian pemadaman listrik tersebut.

"Hari ini sebenarnya jadwal kami untuk latihan ujian menggunakan komputer, untuk persiapan ujian nasional. Tapi, ya akhirnya tidak jadi," ujar Munir.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pihaknya pun terpaksa meminjam arus listrik dari masjid di lingkungan sekolah. Tenaga listrik itu pun digunakan hanya untuk peralatan penting dalam kegiatan belajar. Di antaranya, presensi, bel sekolah, dan air. Hal ini dilakukan untuk menjaga kegiatan belajar dan mengajar tetap berjalan.

”Kalau AC, kipas, lampu, dan proyektor memang tidak bisa kami gunakan dulu, itu terlalu berat,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Ungkadi menyatakan, tunggakan pembayaran listrik di bebrapa sekolah disebabkan adanya masalah pada sistem anggaran. Yaitu dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang terlambat cair.

Hal itu terjadi karena ada anggaran yang tidak ter-input pada APBD DKI 2016. Sehingga dana itu dimasukan ke dalam APBD Perubahan 2016. ”Anggarannya memang belum ada di anggaran murni,” tukasnya.

Karena itu, lanjut Ungkadi, anggaran yang sudah dicantumkan baru bisa digunakan untuk triwulan pertama 2016. Sedangkan triwulan kedua dan ketiga pihaknya masih menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Menurutnya, dana BOP triwulan keempat yang diperkirakan cair pada bulan agustus ini pun terlambat hingga November.

”Kalau Surat Pencairan Dana (SPD), sudah ada sebenarnya. Jadi dua atau tiga hari ke depan kami sudah bisa transfer ke sekolah. Kemudian sekolah bisa bayar ke PLN,” jelasnya.

Namun, dia tetap berharap kalau listrik di ke delapan sekolah yang diputus itu, bisa segera menyala. Meskipun pembayaran baru bisa dilakukan dua hari ke depan. Adapun keputusan itu menurutnya masih menunggu persetujuan PLN pusat. Sampai saat berita ini diturunkan, pihak Dispendik dan PLN masih melakukan negosiasi.

”Kalau bisa hari ini saja (kemarin), besok-besok ya jangan sampai lagi,” harapnya. (rel/yuz/JPG)