BPK Serahkan Data Kerugian Negara Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras ke KPK

JawaPos.Com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investigasi atas pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hasilnya, BPK menemukan setidaknya enam indikasi penyimpangan dalam proses pembelian lahan itu.

"Hasil sudah diserahkan, secara permukaan terdapat enam penyimpangan," kata anggota III BPK, RI Eddy Mulyadi Supardi dalam jumpa pers di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/12).

Eddy menjelaskan, dugaan penyimpangan antara lain mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras. Tak hanya itu, penyimpangan juga terjadi dalam penentuan harga dan penyerahan hasil pembelian.

"Menyimpang itu satu siklus, proses awal sampai akhir terhadap pengadaan lahan," jelasnya. ‎

Karena ada penyimpangan, katanya, maka muncul indikasi kerugian negara. Namun, Eddy enggan membeberkan jumlah kerugian negara yang ditemukan BPK. Pasalnya, hasil audit telah diserahkan ke KPK.

"Sabar, ya. Tunggu KPK umumkan jumlah kerugian negara, itu konsumsinya pimpinan KPK," kata dia. ‎

Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bermula ketika BPK menemukan adanya wanprestasi antara Pemprov DKI dengan pemilik lahan. Sebab, ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 191 miliar dari anggaran sebesar Rp 755 miliar.

Hal itu pertama kali terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD DKI Tahun 2014. Sejumlah pihak telah diperiksa BPK terkait temuan ini. Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan mantan Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan.(put/jpg)