Anies Baswedan Diminta Hentikan Kampanye Kredit Rumah Rp 0

JawaPos.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan untuk berhenti melakukan kampanye kredit rumah Rp 0. Program itu dianggap tidak logis untuk diterapkan di DKI Jakarta.

Menurut Direktur Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, bila dilihat dari penerimaan APBD sebesar Rp 71 trilliun tidak mungkin untuk membiayai kredit Perumahan.

"Besar pasak daripada tiang yang akan terjadi di DKI Jakarta bila menggunakan gagasan Anies Baswedan yang tidak logis. Dihitung-hitung memakai rumus apa pun, DP nol rupiah tidak mungkin,” kata Rabu (29/3).

Praktisi Perbankan Andrew Parengkuan menambahkan, program mencicil pembelian rumah tanpa DP, saat ini banyak dilakukan oleh para Developer Rumah. Bila pembayaran cicilan macet, developer tidak rugi, malah untung karena rumah kembali kepada developer.

Sebab, bisnis developer menjual rumah yang dibangunnya, mereka bisa menjual kembali rumah tersebut kepada pembeli lain, dengan harga yang sama. Namun permasalahannya, Pemprov DKI bukan developer rumah, jadi tidak mungkin menggunakan skema ini untuk DP 0 rupiah itu.

Mengenai alternatif Pemprov DKI menalangi terlebih dahulu DP yang 15 persen, dan warga yang mengajukan kredit mencicil ke Pemprov DKI, secara logika perbankan ini membingungkan. "Bank tentunya akan menilai kemampuan Debitur KPR dalam melunasi cicilannya,” terangnya.

Kemampuan menyediakan DP adalah salah satu penilaian untuk memberikan Kredit. Jika KPR itu macet, maka rumah akan disita oleh Bank, dan Bank tidak menginginkan hal ini terjadi, karena akan membuat NPL jadi tinggi.

"Lalu bagaimana DP yang ditalangi oleh Pemprov DKI jika kredit macet? Karena Sertifikat Rumah sebagai Agunan, pasti akan ada di Bank, dan Bank tidak akan mau sharing Agunan itu, dengan Pemprov DKI yang telah menalangi uang DP tersebut," terangnya. (elf/JPG)