Dana Sekretariat Dewan Fantastis, Sewa Pengharum Ruangan Rp 347 Juta

JawaPos.com - Pemprov dan DPRD DKI Jakarta kini dalam tahap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.

Namun, anggaran Sekretariat DPRD DKI Jakarta terus menjadi sorotan. Salah satunya, anggaran untuk pengharum ruangan yang mencapai Rp 347 juta.

Pantauan JawaPos.com melalui website apbd.jakarta.go.id, terdapat dua anggaran untuk pengharum ruangan otomatis tersebut dalam RAPBD DKI 2018, program peningkatan dan pengelolaan kantor Sekretariat DPRD. Keduanya disebutkan untuk di gedung lama dan gedung blok H DPRD.

Di gedung lama DPRD DKI, anggarannya tertulis mencapai Rp 149.556.000. Dengan rincian yakni pengharum ruangan berupa refill dan berjumlah 110 buah. Jumlah itu dikalikan untuk 12 bulan dengan harga per satuannya Rp 103 ribu, sehingga total PPN adalah Rp 13.596.000.

Sementara di gedung blok H DPRD DKI, sewa pengharum ruangan otomatis mencapai Rp 197.142.000. Rinciannya yakni pengharum berjumlah 145 buah untuk 12 bulan dengan harga satuan yang sama. Anggaran tersebut dibebani PPN Rp 17.922.000.

Jika ditotal, anggaran yang ditulis dengan nomenklatur "Sewa Pengharum Ruangan untuk Gedung DPRD DKI dan Gedung DPRD DKI Blok H" itu, yakni Rp 346.698.000.

Anggaran Sekretariat DPRD yang fantastis lainnya, yaitu nomenklatur "Pembuatan Buku Profil Pimpinan dan Anggota Dewan" sebesar Rp 218 juta dan "Penunjang Kehadiran Rapat bagi pimpinan dan Anggota DPRD" sebesar Rp 16 miliar.

Dua program tersebut menambah jumlah kegiatan sekretariat dewan dari 83 kegiatan menjadi 85 kegiatan. Maka, didapat total Rp 346 miliar atau naik 100 persen dari rencana awal sebelum dibahas dengan DPRD DKI.

Pasalnya, sebelum menjadi RAPBD, anggaran sekretariat dewan di dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 adalah sebesar Rp 126 miliar.

Menanggapi anggaran yang cukup menarik perhatian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mengingatkan agar pengelolaan uang harus dikerjakan dengan baik. "Kita lihat, anggaran kita saja ada Rp 77 triliun yang akan dikelola. Sehingga tim yang akan mengelola harus kerja serius," ujar Anies di Balai Kota, Selasa (21/11). (*)