Soal TKA, Soekarwo: Harus Detail Apa Keahliannya

JawaPos.com - Sekitar 1.600 massa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Mereka menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (1/5). Ada dua hal utama yang menjadi tuntutan. Yakni, disparitas gaji antar-kabupaten/kota dan tenaga kerja asing.

Isu soal tenaga kerja asing (TKA) menjadi perhatian utama Gubernur Jatim Soekarwo. Menurutnya, unskilled TKA tidak boleh bekerja di Indonesia. Kemudian TKA dengan ketrampilan menengah juga perlu penjelasan.

Maksudnya, Soekarwo menginginkan ada keterangan jelas dan rinci soal TKA. Hal tersebut terkait dengan kemampuan apa saja yang dimiliki dan tidak dapat dipenuhi tenaga kerja lokal. "Kalau (TKA) yang medium skill juga harus di revisi. Harus detail apa saja keahliannya," kata Soekarwo ditemui wartawan di Kantor Gubenur Jatim.

Selain soal TKA, Soekarwo juga menyikapi disparitas penghasilan atau gaji antar-kabupaten/kota. Dia mengaku sudah mengusulkan pemerataan penghasilan ke pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Kementerian Tenagakerjaan (Kemenaker).

Namun, usulan tersebut masih belum disetujui. Karenanya, Soekarwo akan mengusulkan kembali masalah tersebut ke pemerintah pusat. "Gaji di Surabaya dengan Jakarta selisihnya dua juta rupiah. Itu nggak bagus," tukas Soekarwo.

Sambil menunggu persetujuan dari Dirjen Kemenaker, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sudah melakukan revisi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). "UMSK di Mojokerto sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu UMSK di Gresik," tutur pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Sementara itu, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli mengatakan, salah satu bentuk penderitaan buruh adalah masuknya gelombang TKA. Gelombang TKA juga semakin menutup kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Jazuli juga menganggap eksistensi pekerja asing juga mengancam budaya berbahasa Indonesia. Selain itu, gaji TKA lebih tinggi ketimbang tenaga kerja lokal.

"Pekerjaan ngecat saja yang menangani TKA. Kami harap pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Timur Soekarwo dapat menertibkan pekerja asing itu," ucap Jazuli.