Dampak Anggaran APBD Belum Turun, Nunggak Iuran Jamkesda Rp 341 Juta

JawaPos.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menunggak pembayaran iuran jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang masuk dalam penerimaan bantuan iuran (PBI) untuk bulan lalu. Hingga saat ini, iuran tersebut belum bisa dibayar. Penyebabnya, dana APBD 2017 tahun ini belum keluar.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pun telah mengingatkan dinkes perihal tagihan iuran tersebut. Total ada 14.827 peserta jamkesda yang masuk PBI. Iuran per bulan yang harus dibayar setiap jiwa Rp 23 ribu. Itu artinya, dinkes masih memiliki tanggungan pembayaran Rp 341,021 juta untuk Januari.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Idong Djuanda membenarkan hal tersebut. Menurut dia, penunggakan pembayaran iuran PBI itu bukan disebabkan kekurangan anggaran. Tahun ini dinkes telah menganggarkan dana Rp 15 miliar untuk kebutuhan jamkesda PBI. ’’Anggarannya ada. Tetapi, dananya belum bisa turun karena masih awal tahun. Kami juga sudah menjelaskannya kepada BPJS,” katanya.

Tahun ini dinkes memasukkan seluruh peserta jamkesda ke dalam PBI. Itu artinya, seluruh peserta jamkesda mendapat pelayanan yang sama dengan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Iuran peserta jamkesda per bulan ditanggung daerah. ’’Tahun lalu kan tidak. Jadi, kami membayar iuran setiap masyarakat miskin yang terdaftar jamkesda,” ujarnya.

Idong menjelaskan, tahun lalu ketika warga miskin yang terdaftar dalam jamkesda menjalani rawat jalan maupun rawat inap, biayanya selalu diklaimkan ke dinkes. Berapa pun besarnya. Dengan memasukkan peserta jamkesda ke dalam PBI, ketika ada warga yang menjalani pengobatan di rumah sakit, baik rawat jalan maupun inap, biayanya bisa diklaim langsung oleh BPJS. ’’Jadi, tidak ada yang membedakan lagi. Iuran yang kami bayar kelas III,” ujarnya.

Sementara itu, belum seluruh warga miskin di Sidoarjo ter-cover BPJS atau menjadi peserta jamkesda. Berdasar data terakhir yang dilaporkan dinkes, total ada sekitar 75 ribu warga miskin di Kota Delta. ’’Kami tinggal menunggu data yang dikeluarkan dinsos,” jelasnya.

Februari awal tahun ini, lanjut dia, dinsos telah mengajukan 3 ribu jiwa untuk menjadi peserta jamkesda. Kemudian, dinkes menindaklanjuti dan menyampaikannya ke BPJS untuk dijadikan peserta JKN PBI. Data seluruh warga miskin tersebut terus diverifikasi oleh dinsos. Karena itu, peserta jamkesda akan terus bertambah setiap bulan. ’’Sebanyak 75 ribu jiwa itu bisa saja kurang atau naik. Kadang-kadang yang terdaftar itu sudah meninggal dan pindah ke luar kota,” ungkapnya. (ayu/c7/dio/sep/JPG)