Muatan Berlebih tapi Tidak Ditindak, Pendapatan Kurang Biaya Bertambah

JawaPos.com – Kerusakan jalan raya di Jawa Timur juga dikeluhkan para pengusaha angkutan barang. Merekalah yang kini paling merasakan dampaknya. Pendapatan mulai menurun. Karena itu, mereka mendesak dilakukan perbaikan jalan secepat-cepatnya.

Gara-gara jalan rusak, pengoperasian setiap unit kendaraan tidak maksimal. Perjalanan lambat karena pengemudi harus berhati-hati dan menghindari jalan yang bolong-bolong. Ceroboh sedikit saja, kendaraan bisa rusak. Misalnya, as roda truk patah, baut lepas, dan ban pecah. Peristiwa tersebut bisa terjadi pada truk buatan tahun kapan saja.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak Kody Lamahayu menegaskan hal tersebut. Jalan rusak membuat laju truk tidak bisa stabil. ’’Belum lagi kalau jalan berlubang. Ancaman terperosok bisa terjadi sepanjang perjalanan,’’ katanya.

Dia memerinci, dahulu setiap unit truk bisa memeroleh pendapatan Rp 10 juta hingga Rp 12 juta per bulan. Hitungan itu didapat dari tarif angkutan Rp 850 per ton per kilometer. Kini tarif angkutan hanya Rp 650 per ton per kilometer. Tarif menurun karena order pengangkutan juga menurun.

Pendapatan yang diterima para pengusaha tersebut masih perhitungan kotor. Sebab, mereka harus mengalokasikan tambahan biaya perawatan kendaraan seiring dengan jalan-jalan rusak tersebut. Setidaknya, setiap bulan ada spare part kendaraan yang harus diganti. ’’Kami semakin terpuruk karena jalan rusak,’’ ungkapnya.

Belum lagi jika hujan deras berlangsung setiap hari seperti akhir-akhir ini. Menurut Kody, banyak pengguna jasa angkutan yang menunda pengiriman barang. Mereka menilai, pengiriman melalui jalan darat tidak bisa diprediksi. Apalagi beberapa titik sering mengalami banjir. Akibatnya, banyak unit truk yang tidak beroperasi.

Memang, pemerintah pusat sudah menegaskan untuk menyegerakan perbaikan jalan. Namun, realisasinya dinilai belum maksimal. Saat ini baru Jalan Manyar–Betoyo yang diberi perhatian. Padahal, menurut Kody, masih banyak jalan raya lain yang kondisinya sangat parah. Termasuk Surabaya–Malang yang bergelombang dan sempit.

Gubernur Soekarwo juga menyebutkan bahwa kerusakan jalan sangat mengganggu perekonomian di Jatim. Nilai produksi naik karena biaya distribusi meningkat. Misalnya, biaya produksi pertanian naik karena ongkos distribusi bertambah. ’’Kami sudah sampaikan masalah tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR),’’ katanya.

Soekarwo juga mengirimkan surat ketidakpuasan kinerja BBPJN VIII kepada pemerintah pusat. Menurut dia, respons BBPJN VIII terhadap kerusakan jalan nasional di Jatim sangat lambat. Padahal, masyarakat sering mengeluh dan keluhan itu ditujukan kepada pemerintah provinsi. ’’Mereka tidak tahu bahwa penanggung jawab jalan yang dimaksud adalah pemerintah pusat,’’ ungkap Soekarwo.

Upaya diskresi yang diajukan Soekarwo pun belum membuahkan hasil. Sebenarnya, seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim sepakat dan menyetujui penggunaan diskresi. Namun, hingga kini BPK belum mengiyakan. Alasannya, sudah ada anggaran yang diberikan melalui BBPJN VIII. ’’Masalahnya, respons BBPJN VIII terhadap masalah jalan sangat lamban,’’ tegas Soekarwo.

Kepala BBPJN VIII I Ketut Darmawahana menegaskan, dalam perbaikan jalan, ada proses yang harus dilewati. Semua membutuhkan waktu. Misalnya, mengadakan lelang, pemberkasan, pegumuman pemenang lelang, kontrak, dan pengerjaan di lapangan.

Karena proses yang panjang itu, lanjut dia, memang muncul kesan bahwa BBPJN VIII sangat lambat. ’’Padahal, kami berupaya maksimal menyelesaikan permasalahan jalan nasional di Jatim,’’ ujarnya.

Selain itu, jalan nasional lebih panjang daripada jalan provinsi. BBPJN VIII harus bekerja ekstra dalam menangani masalah tersebut daripada pemprov. Karena itu, Ketut enggan kinerja timnya disebut lambat. ’’Kami terus bekerja dalam merawat di lapangan,’’ tegasnya.

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi) Mohammad Dyah Agus Muslim meminta kerusakan jalan tidak hanya dijadikan wacana untuk didiskuksikan. Pemerintah harus konsisten dalam mengendalikan jalan raya. Bukan hanya aspek perbaikan, pengawasan terhadap pengguna jalan juga harus ditegakkan. ’’Banyak kendaraan bermuatan lebih, tapi penindakan belum maksimal,’’ ungkapnya.

Agus menyatakan, infrastruktur menjadi elemen penting bagi perusahaan angkutan barang. Apabila elemen itu rusak, bisa dipastikan kegiatan usaha terganggu. Dia memerinci, gangguan yang paling terasa adalah waktu tempuh perjalanan dan biaya spare part. ’’Semua mengalami gangguan yang cukup krusial,’’ ujarnya. (riq/c5/git/sep/JPG)