Penggunaan Biaya Layanan JKN di Atas 100 Persen, BPJS Kesehatan Minta Bantuan Dipercepat

JawaPos.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito meminta pemerintah mempercepat bantuan untuk keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu sehubungan denganrasio klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih berada di atas 100 persen.

Kondisi tersebut membuat pengeluaran biaya layanan kesehatan setiap bulan melampaui pemasukan iuran. Putu menjelaskan, saat ini penggunaan biaya pelayanan JKN mencapai sekitar Rp 16 triliun setiap bulan, sementara pemasukan iuran hanya sekitar Rp14 triliun.

"Kami mengharapkan bantuan-bantuan yang lebih cepat, lebih baik untuk menjaga sustainability," kata Putu dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7).

Baca Juga:3 Zodiak yang Diramalkan Dapat Rezeki Tambahan Melimpah di Juli 2026, Tabungan Cukup Buat Beli Rumah

Meski rasio klaim masih tinggi, BPJS Kesehatan memastikan kondisi tersebut terus dikendalikan melalui berbagai upaya peningkatan mutu sekaligus efisiensi pelayanan kesehatan agar ketahanan Program JKN tetap terjaga.

Dalam paparannya, Putu menyampaikan hingga akhir 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai 282 juta jiwa dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 75 persen. Menurutnya, capaian tersebut akan terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Ia juga menyebut jaringan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan semakin luas. Hingga akhir 2025, sekitar 3.190 rumah sakit telah menjadi mitra BPJS Kesehatan, didukung sekitar 23.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama, apotek, dan laboratorium yang memberikan pelayanan kepada peserta.

Putu turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden, pemerintah, fasilitas kesehatan, serta para tenaga medis yang dinilai berperan besar dalam menjaga keberlangsungan Program JKN.

Menurutnya, komitmen pemerintah tetap dibutuhkan untuk memastikan program jaminan kesehatan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan.