BPJS Berpotensi Gagal Bayar pada Juli 2027, DPR: Jangan Panik Tapi Harus Ditangani Serius

JawaPos.com - BPJS Kesehatan berpotensi gagal bayar pada Juli 2027. Hal ini diminta tidak menjadi kepanikan, namun momentum perbaikan.

Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengatakan, potensi gagal bayar BPJS Kesehatan perlu ditangani serius oleh pemerintah. Apalagi defisit setiap bulan mencapai Rp 2 triliun.

"Informasi tersebut tidak boleh dipandang sebagai alarm yang menimbulkan kepanikan, tetapi sebagai dasar untuk segera mengambil langkah antisipatif agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terlindungi," kata Vita kepada wartawan, Kamis (6/8).

Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk melakukan intervensi. Pemerintah perlu memastikan kecukupan likuiditas agar pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berjalan tepat waktu. 

Baca Juga:Investasi Teknologi Air dan Daur Ulang Kian Dibutuhkan untuk Perkuat Ekonomi Hijau

"Jangan sampai rumah sakit mengalami keterlambatan pembayaran yang pada akhirnya berdampak pada mutu pelayanan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan," imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pembayaran layanan JKN. Perbaikan yang bisa dilakukan meliputi validasi data kepesertaan, penguatan dukungan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, penguatan pengawasan untuk mencegah potensi kecurangan (fraud), serta pengendalian biaya layanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Ke depan, pemerintah juga perlu memperkuat upaya promotif dan preventif agar beban pembiayaan penyakit dapat ditekan. Keberlanjutan JKN tidak dapat hanya mengandalkan penambahan penerimaan, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang lebih efisien, akuntabel, dan berbasis data," pungkasnya.

DPR RI akan membersamai pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Solusi komprehensif dibutuhkan agar persoalan ini bisa segera teratasi.

BPJS Terancam Gagal Bayar

BPJS Kesehatan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI menyatakan ada potensi gagal bayar pada Juli 2027. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan pembayaran layanan kesehatan yang begitu tinggi melebihi pendapatan yang diterima.