Perkuat Literasi Program JKN, BPJS Kesehatan Jalin Sinergi dengan Keuskupan Agung Jakarta

JawaPos.com – Dalam rangka memperluas jangkauan edukasi Program JKN, BPJS Kesehatan menggandeng tokoh agama sebagai mitra strategis melalui Sinergi Penyuluh Agama Integrasi Literasi (SYAIR JKN). BPJS Kesehatan bersama Keuskupan Agung Jakarta, meningkatkan literasi Program JKN dengan memperkuat kesadaran akan pentingnya kepesertaan aktif, serta mendukung keberlangsungan Program JKN, Senin (10/8).

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan bahwa SYAIR JKN merupakan bagian dari strategi BPJS Kesehatan dalam membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dengan pendekatan pentahelix. Melalui kolaborasi ini, informasi mengenai Program JKN dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan melibatkan para pemuka agama sebagai mitra edukasi yang memiliki kedekatan dengan umat.

"Program JKN merupakan amanat bersama, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama. Melalui SYAIR JKN, kami ingin memperkuat literasi masyarakat agar semakin memahami manfaat Program JKN, menjaga kepesertaan tetap aktif, serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Akmal.

Menurut Akmal, kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, sedangkan Program JKN merupakan wujud semangat gotong royong bangsa. Karena itu, penyampaian informasi mengenai Program JKN perlu dilakukan secara kolaboratif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

"Kami percaya para pemuka agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat. Karena itu, kolaborasi ini sebagai bagian dari gerakan bersama agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta JKN, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif. Hal ini juga sejalan dengan Paus Leo XIV yang menyampaikan perihal UHC dan kesetaraan kesehatan, serta senada dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," kata Akmal.

Akmal menuturkan, per 1 Agustus 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 284,4 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mendukung pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.762 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.228 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Juga:Mengenal VIOLA, Layanan Virtual BPJS Kesehatan Jangkau Penduduk Daerah 3T

"Tingginya cakupan kepesertaan bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan Program JKN. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap peserta tetap aktif, memahami manfaat Program JKN, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Untuk itu literasi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemuka agama sangat diperlukan," terang Akmal.

Bentuk kerja sama yang sedang digagas BPJS Kesehatan bersama Keuskupan Agung Jakarta antara lain penyusunan nota kesepahaman; penyusunan buku khotbah mingguan bertema Program JKN; peningkatan edukasi dan literasi kepada para uskup, pemimpin umat, serta pengurus gereja melalui kegiatan Training of Trainer (ToT); pendaftaran peserta JKN secara kolektif bagi pengelola dan pekerja keagamaan; penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan Katolik; serta kolaborasi dengan yayasan dan institusi Katolik dalam meningkatkan literasi sekaligus mendukung keberlangsungan Program JKN.

"Melalui kerja sama ini, harapannya mampu meningkatkan literasi dan kepesertaan aktif masyarakat. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin luas pula manfaat Program JKN yang dapat dirasakan masyarakat dan semakin terjaga keberlangsungan Program JKN sebagai wujud gotong royong bangsa," terang Akmal.

Sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan lebih dari Rp1.270 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan. Akmal menjelaskan, seluruh proses pembayaran klaim dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan JKN dapat terus berjalan secara optimal.