Jakarta Masuk 5 Besar Kasus TBC, Krisis Septic Tank Disorot

JawaPos.com - Jakarta kini resmi menduduki peringkat kelima dari delapan provinsi dengan tingkat kasus tuberkulosis (TBC) tertinggi di Indonesia. Sontak, data ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, terkejut. Pasalnya, merebaknya penyakit menular ini berkaitan erat dengan buruknya sanitasi, lingkungan yang kotor, serta kurangnya kesadaran kebersihan personal di sejumlah wilayah pemukiman.

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, meminta pembenahan total di kawasan padat penduduk. Salah satu fokus utama yang mendesak adalah pemenuhan fasilitas septic tank bagi warga.

"Isu TBC ini erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Warga kita bisa jatuh sakit karena lingkungan di sekitarnya kotor. Dan salah satu masalah terbesar di Jakarta yang sedang kita hadapi ini adalah masih kurangnya septic tank di wilayah pemukiman warga,” ujar August, Selasa (30/6).

Baca Juga:Di Depan 50 Dubes dan Megawati, Pramono: Jakarta Peringkat 71 Kota Global

Ironi Jakarta Menuju Kota Global

Kondisi sanitasi di Jakarta memang masih menyimpan rapor merah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 0,06 persen rumah tangga di Jakarta kedapatan masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka.

Angka persentase tersebut setara dengan sekitar 6.000 hingga 7.000 warga Jakarta yang belum menikmati fasilitas sanitasi layak dan membuang kotoran di area terbuka.

"Jakarta ini katanya mau jadi Kota Global. Tapi, ribuan warganya masih BAB secara sembarangan di tempat-tempat terbuka. Ini bisa diakibatkan oleh ketiadaan sarana MCK yang memadai atau rumah tinggalnya tidak punya septic tank," kritik August.

Target Sanitasi Pemprov DKI Jakarta Meleset

Masalah ini kian pelik lantaran realisasi infrastruktur sanitasi dari pemerintah daerah belum mencapai target. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Pemprov DKI baru membangun 515 unit Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat dari target awal sebanyak 650 unit.

August menekankan bahwa keterlambatan pembangunan septic tank komunal ini paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan RW kumuh.

Oleh karena itu, legislatif mendorong agar Pemprov DKI Jakarta segera mengambil langkah nyata dan masif di lapangan, bukan sekadar terjebak dalam program seremonial belaka.