Menkes Dukung Kebijakan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kepala BKKBN Genjot Pertumbuhan Usia Produktif

JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan BKKBN tentang  Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan mempertahankan Total Fertility Rate (TFR)  di angka 2,1.

Hal itu dikemukakan Menkes ketika bersama  Kepala BKKBN, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadiri High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II, di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Sabtu (06/07).

“Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4 persen per tahun," urai Meskes.

Menkes menuturkan, kalau masih mau mengngejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi, jumlah usia produktif juga harus tinggi. Itu perhitungan beliau (BKKBN) (di mana) total fertility rate nya harus 2,1 minimal. 

"Kalau turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju, akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,” kata Menkes  Budi Gunadi.

Di bagiam lain sambutannya, Menkes mengatakan pertemuan triwulanan ini adalah upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian, lembaga dan pihak terkait.

“Di UU Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan,  monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,” ujar Menkes.

Ia mengungkapkan pertemuan ini adalah kali ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan juga saling mengenal satu sama lain antar kementerian dan lembaga di bidang kesehatan.

“Saya merasa sudah tiga kali integrasinya sudah jalan. Jadi, saya harapkan ke depannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Sehingga bisa saling sinergi,” tambahnya.

Pada acara ini juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.

“Ketauan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa di integrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi. Sehingga teman-teman daerah nggak usah data entrynya dua kali. Dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),” imbuh Budi.

Kepala BKKBN, dokter Hasto, pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. 

“Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkap dokter Hasto.

Diungkapkannya, BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM. 

Menanggqpi isu viral satu perempuan melahirkan rerata satu anak perempuan agar PTS terjaga, dokter Hasto mengatakan, rata-rata perempuan punyak anak sudah tidak dua kalau di daerah tertentu seperti Bali, DKI, DI Yogyakarta (karena TFR sudah di bawah 2,1).