BPOM Prediksi 10 Juta Meninggal Per Tahun akibat Resistensi Antimikroba

JawaPos.com–Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPZA BPOM Rita Endang mengatakan, pada 2050 diprediksi 10 juta kematian orang terjadi setiap tahun akibat antimicrobial resistance (resistensi antimikroba) atau AMR.

”Resistensi antimikroba adalah kejadian ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit, berubah dari waktu ke waktu dan tidak lagi merespons terhadap obat-obatan,” kata Rita Endang seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru.

Hal itu, lanjut dia, mengakibatkan infeksi lebih sulit diobati dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian. Selain itu, jika tidak dikendalikan, AMR dapat mengurangi pendapatan negara sebesar 3,4 triliun dolar AS setiap tahun.

”Itu mendorong 24 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada dekade berikutnya. Dampak AMR juga terjadi di pertanian, peternakan, pangan, lingkungan. Karena itu perlu melibatkan UPT BPOM di seluruh Indonesia dalam berbagai upaya masif dan berkesinambungan untuk menanggulanginya,” ujar Rita Endang.

Berdasar hasil pemeriksaan sarana pelayanan Kefarmasian (2021– 2023), pada 2023 apotek yang melakukan penyerahan antibiotika tanpa resep dokter tercatat 70,49 persen, turun dibanding pada 2021 dan 2022.

”Jenis antibiotika yang paling banyak diserahkan tanpa resep dokter adalah Amoksisilin, Cefadroksil, dan Cefixime,” tutur Rita Endang.

Rita menekankan tenaga kesehatan memiliki peran sama penting dalam upaya pengendalian AMR. Demikian pula dengan masyarakat. 

Sementara itu, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau (Unri) Dewi Anggraini mengatakan, resistensi antimikroba berpotensi terjadi saat konsumsi obat antibiotik yang tidak tepat penggunaan oleh pasien, kendati sudah menggunakan resep atau tanpa resep dokter seperti banyak terjadi di Riau.

Dia mengakui pernah ditolak saat membeli obat antibiotik di Jogjakarta tanpa resep dokter.

”Akan tetapi setelah saya jelaskan dan membuktikan bahwa saya adalah dokter, mereka baru bersedia menjual obat antibiotik itu tanpa resep dokter,” terang Dewi Anggraini.

Dewi yang melakukan studi kasus pada RSUD Arifin Ahmad Riau dan RS  Eka Hospital Pekanbaru mengungkapkan, muncul hambatan dan kendala dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba itu. Sebab masih terjadi banyak ragam pemahaman penggunaan antibiotik di kalangan dokter.

”Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) belum memiliki tenaga purna waktu dan masih ada dokter yang belum mau mengikuti pedoman penggunaan antibiotik, belum memeriksa kultur sebelum pemberian antibiotik, belum menjadikan penggunaan antibiotik sebagai budaya penghargaan atau risiko,” papar Dewi Anggraini.

Karena itu, menurut dia, perlu sosialisasi secara berkesinambungan dan perlunya memperbarui panduan penggunaan antibiotik dan antibiotik profilaksis secara berkala.