BPOM Mudahkan Perizinan Lewat Deregulasi dan Simplikasi Proses Bisnis

JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen untuk mempercepat dan memudahkan perizinan melalui upaya deregulasi dan simplifikasi proses bisnis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan investasi pelaku usaha farmasi di Indonesia.

Pandemi menjadi sebuah tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan maupun bimbingan teknis, mengingat pertemuan dan layanan konsultasi tatap muka sangat dibatasi. Menyikapi itu, BPOM terus berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi.

Sejalan dengan itu dan dalam rangka memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional yang jatuh pada pada tanggal 23 Juni 2021, BPOM menyelenggarakan Forum Pelayanan Publik Terpadu BPOM di Bidang Obat Sepanjang Product Life Cycle selama satu pekan yang dimulai pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tema “Sinergisme dengan Semangat Melayani Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Kegiatan ini terdiri dari Desk Konsul Registrasi Obat: Sinergisme Pelayanan Publik dengan Semangat Melayani Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19, PENA SISOBAT (Peluncuran dan Pengenalan Sistem Informasi Standar Obat) dan Sosialisasi Regulasi Terkini di Bidang Obat. Lalu, SMART GMP (Sepekan Melayani Asistensi Regulatori Terpadu GMP), PASTI CDOB (Pekan Asistensi regulaSi TerkaIt CDOB), Pelayanan Mantap di Era Digital (Refreshment Pelayanan Publik AHP, SKI, dan Iklan Obat di Era Digital Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha).

"Kegiatan ini akan dilaksanakan serentak di beberapa kota, di mana terdapat banyak pelaku usaha di bidang obat, di antaranya Jakarta, Semarang, Surabaya, Depok dan Bekasi. Acara ini diharapkan mampu memudahkan pelaku usaha berinteraksi langsung dengan BPOM untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan publik di bidang obat," kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam siaran pers, Rabu (23/6).

Pada kesempatan ini juga akan dilakukan pemberian award bagi stakeholder yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan program pemerintah dan pengembangan obat di Indonesia.

Melalui serangkaian kegiatan Forum Pelayanan Publik Terpadu Badan POM di Bidang Obat Sepanjang Product Life Cycle tersebut, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan dengan optimal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kedeputian I BPOM untuk lebih memahami standar dan persyaratan serta mempercepat proses mendapatkan izin dari BPOM.

BPOM akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembinaan dengan mengedepankan budaya inovatif, adaptif dan solutif. "Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dan sharing, sehingga pelaku usaha dapat menyampaikan masukan dan kendala terkait pelayanan publik BPOM di bidang obat," tutup dia.