Dituding Kasus Djarum Dicari-cari, KPK: Sprindik Sudah Terbit Sejak September

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan PT Djarum dilakukan secara tiba-tiba atau sengaja dicari-cari. 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara tersebut sejak September 2026.

Ia menegaskan, proses penyidikan tersebut telah berjalan jauh sebelum menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Langkah penindakan yang baru dilakukan beberapa waktu lalu bukanlah keputusan mendadak sebagaimana yang ditudingkan sejumlah pihak.

Baca Juga:Direkturnya Dikabarkan jadi Pejabat di BGN, KPK: Ingin Refreshing di Tempat Lain

"Enggak ada lah, gitu. Karena apa? Sprindiknya itu sudah beberapa, ini kan bulan November ya, gitu. Kurang lebih kalau enggak salah, sebelum orang ramai itu di September kami sudah ada sprindik itu," kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (3/11).

Setyo menjelaskan, proses hukum dugaan korupsi cukai rokok yang diduga melibatkan PT Djarum sudah berlangsung selama beberapa bulan.

Hanya saja, pelaksanaan upaya paksa, termasuk penggeledahan, baru dilakukan, sehingga memunculkan persepsi seolah-olah KPK bergerak setelah kasus tersebut ramai menjadi perbincangan.

"Jadi proses itu sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, gitu. Cuma kebetulan pelaksanaan kegiatan upaya paksanya baru dilakukan minggu lalu," ujarnya.

Menurut Setyo, pihaknya telah melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap kantor PT Djarum pada Oktober 2026.

Baca Juga:KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Dhani sebagai Saksi dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Namun, ia mengakui terdapat kendala teknis dalam pengusutan kasus tersebut, salah satu yang dihadapi persoalan kekurangan sumber daya manusia (SDM).