Deputi: KPK Bisa Ambil Alih Kasus Terkait Eks Jampidsus Jika Mandek

JawaPos.com -

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya bisa saja mengambil alih kasus dugaan korupsi batu bara, yang terkait mantan Jampidsus, jika perkaranya mandek.

Ia menjelaskan h

al itu berdasarkan Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

"Di ayat duanya ada enam kriteria, salah satu contohnya apabila misalkan perkara itu mandek seperti tadi yang disampaikan. Perkara itu mandek bolak-balik gitu ya, bolak-balik," kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Namun demikian, kata dia, saat ini proses penyelidikan, upaya paksa, maupun penggeledahan kasus tersebut masih berjalan.

Maka dari itu, ia menegaskan pengambilalihan perkara tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dugaan maupun asumsi semata.

Asep meminta seluruh pihak menghargai semua upaya yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Tak hanya oleh KPK, ia melanjutkan, hal itu juga berlaku baik saat penindakan dilakukan oleh Kepolisian, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) nantinya.