Pemerintah Diminta Segera Beri Penjelasan Resmi agar Tak Simpang Siur di Publik

Soal Penggeledahan di Kafe dan Money Changer

JawaPos.com - Kasus penggeledahan oleh kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan; serta rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, oleh jajaran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri sudah mengarah ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Akan tetapi, sikap tegas dari pemerintah terhadap kasus ini belum tegas dan jelas. Pengamat politik Rico Marbun mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera mengambil dua langkah penting. 

Pertama, memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara agar tidak terjadi simpang siur informasi di publik, terutama di media sosial. Jika ada oknum yang melanggar hukum, jangan sampai institusi secara keseluruhan ikut diseret. 

Baca Juga:Jampidsus Febrie Adriansyah Bantah Berkaitan dengan de'Clan Cipete yang Digeledah Polri

"Berbagai spekulasi yang berkembang berpotensi memunculkan persepsi adanya benturan antarlembaga penegak hukum dan aparat keamanan," kata Rico Marbun kepada wartawan pada Jumat (10/7).

Kedua, pemerintah perlu menyampaikan sikap yang tegas bahwa seluruh persoalan akan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terpelihara.

"Jangan biarkan ruang spekulasi berkembang menjadi perpecahan. Apalagi di tengah situasi geopolitik global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan soliditas seluruh institusi negara," katanya.

Di sisi lain, Rico menuturkan bahwa penggeledahan itu terkait dugaan korupsi batu bara dan kelistrikan merupakan bukti bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Semua itu terlihat dari rangkaian penegakan hukum yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. 

Baca Juga:Tengah Malam Polisi Geledah Ruko 3 Lantai di Cipete, Polda Metro Jaya Ungkap Tujuannya

Sebelumnya pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang memiliki latar belakang kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, termasuk mantan TNI dan Polri, diproses hukum. Kini, penyidikan berlanjut pada perkara dugaan korupsi di sektor batu bara dan kelistrikan yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus terus dijaga. Tidak boleh ada kesan tebang pilih ataupun intervensi terhadap proses hukum," ujar Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun.