Diterpa Dugaan Penyimpangan Pengadaan Barang, Ini Kata BGN

JawaPos.com — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan program-program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi dari Jaringan Muda Indonesia (JMI) di Kantor BGN, Kamis (21/5). Aspirasi yang disampaikan termasuk terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang di lingkungan BGN. 

Sony memastikan hal itu akan diteruskan kepada unit terkait, termasuk Inspektorat Utama BGN, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:Kebakaran Binus Kemanggisan Pagi Ini, Kuliah Dialihkan ke Zoom, Mahasiswa Kebingungan

Dalam pertemuan tersebut, Sony juga menegaskan bahwa BGN terbuka terhadap setiap masukan dari masyarakat dan menghormati penyampaian aspirasi sebagai bagian dari demokrasi.

“Kami menerima aspirasi ini dengan terbuka. Apa yang menjadi masukan dan perhatian masyarakat tentu akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sony Sonjaya di hadapan massa aksi.

BGN menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan mengedepankan akuntabilitas serta pengawasan internal yang berlapis.

Sebagai institusi yang mengemban amanah besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan seluruh program berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Baca Juga:Kampus Binus Kemanggisan Kebakaran Pagi Ini, Ruang Auditorium Lantai Atas Hangus, Begini Kondisinya Sekarang

BGN juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan kondusif, serta menilai dialog langsung sebagai bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara institusi publik dan masyarakat.

Lebih lanjut, BGN juga memastikan bahwa setiap informasi dan laporan yang berkembang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal sesuai aturan yang berlaku, serta siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Ia juga menegaskan bahwa BGN tidak anti kritik dan justru memandang kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola lembaga agar semakin baik ke depan.