Alasan KPK Belum Tahan 2 Tersangka Pihak Swasta dari Maktour dan Asosiasi Kesthuri Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik sampai saat ini masih memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi berkas perkara dugaan korupsi kuota haji. Karena itu, pihaknya memastikan akan segera menahan tersangka dari pihak swasta tersebut.

“Untuk dua tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu dari sisi swasta yang belum dilakukan penahanan, ini juga kami akan segerakan supaya ini juga menjadi bagian yang harus segera kami selesaikan dalam proses penyidikan perkara kuota haji ini,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5).

Budi menyebut, penyidik sampai saat ini masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak asosiasi, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari sektor swasta, hingga pihak Kementerian Agama.

“Untuk mendalami, untuk melihat, bagaimana proses mekanisme dan pengaturan dari pembagian kuota haji tambahan tersebut,” jelas Budi.

Ia menambahkan, keterangan para saksi akan melengkapi berkas perkara yang saat ini sedang disusun penyidik. Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses pelimpahan ke tahap penuntutan akan segera dilakukan.

“Penyidik juga bisa segera menuntaskan berkas penyidikannya sehingga nanti kami akan segera lakukan pelimpahan ke penuntutan,” imbuhnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari dua penyelenggara negara, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus ketua umum asosiasi.

Yaqut bersama Ishfah Abidal Aziz diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada 2023–2024.

Yaqut diduga membuat diskresi dengan membagi kuota secara 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, yang dinilai mengabaikan ketentuan undang-undang yang memprioritaskan 92 persen kuota untuk jamaah reguler.

Kebijakan tersebut disebut berdampak pada hilangnya kesempatan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler. KPK juga menduga adanya aliran dana dari sekitar 100 biro travel dengan nilai setoran antara 2.700 hingga 7.000 dolar AS per kursi.

Baca Juga:Eks Menko PMK Muhadjir Effendy Minta Tunda Pemeriksaan sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Bakal Jadwalkan Ulang

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.