Bupati Pati Sudewo Dicokok, 7 Aparat Desa Ikut Digiring ke Gedung Merah Putih

JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali menunjukkan taringnya di awal tahun 2026. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, KPK mengamankan delapan orang, termasuk Bupati Pati Sudewo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, selain Sudewo, terdapat tujuh orang lain yang langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa.

Menurut KPK, Sudewo dan tujuh orang tersebut berstatus terduga tersangka dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh lembaga antirasuah. OTT ini diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Pati.

OTT Ketiga KPK di 2026, Eskalasi Penindakan Kian Panas OTT di Pati ini menjadi OTT ketiga KPK sepanjang 2026, menandai eskalasi serius penegakan hukum sejak awal tahun.

Sebelumnya, pada 9–10 Januari 2026, KPK melakukan OTT pertama dengan mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Tak berhenti di situ, OTT kedua dilakukan pada 19 Januari 2026. KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.
Di hari yang sama, KPK kembali mengumumkan OTT ketiga yang menjerat Bupati Pati Sudewo, membuat publik tercengang dengan rentetan penindakan cepat dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

Rangkaian OTT beruntun ini langsung menyedot perhatian publik dan memicu sorotan nasional. Praktik jual-beli jabatan di tingkat desa yang menyeret kepala daerah dinilai sebagai tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan daerah.

KPK menegaskan akan menyampaikan konstruksi perkara dan status hukum resmi para pihak setelah pemeriksaan rampung. Publik pun menanti langkah lanjutan KPK, di tengah harapan agar efek jera benar-benar terasa hingga ke akar pemerintahan. (*)