Yaqut Cholil Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji, Sejarawan: Kalau Menteri Agama Rusak, Siapa Yang Baik?

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan mantan menteri agama (menag), Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Bukan hanya menambah daftar menteri era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang terseret kasus korupsi, kasus itu dinilai telah menunjukkan degradasi moral.

Dalam siniar pada kanal YouTube Anhar Gonggong Official dan Reform Syndicate, sejarawan Anhar Gonggong turut menyoroti korupsi yang terjadi di Kementerian Agama (Kemenag) dan menyeret beberapa menteri agama (menag). Mulai kasus korupsi pengadaan mushaf Al-Qur’an sampai korupsi pembagian kuota haji yang tengah ramai menjadi sorotan publik.

”Padahal seharusnya semua orang yang bekerja di departemen agama itu adalah orang yang punya moral yang sangat tinggi dan tidak akan goyah dengan apapun. Tapi, ternyata apa yang terjadi, menterinya saja korup,” ucap Anhar dalam siniar yang ditayangkan pada 17 Desember 2025 tersebut.

Menurut Anhar, pembagian kuota haji tidak akan menjadi masalah bila memang dilaksanakan sesuai dengan aturan. Namun, karena ada penyelewengan, muncul ribut-ribut hingga akhirnya KPK bergerak dan menetapkan sejumlah tersangka. Termasuk diantaranya Yaqut yang kala itu mendapat kepercayaan menjadi salah seorang pembantu presiden di Kemenag.

”Yang terakhir ini kan ribut tentang pembagian kuota haji, iya kan. Kalau memang berjalan benar, tidak perlu ada ribut-ribut seperti itu,” kata dia.

Karena itu, Anhar menyampaikan bahwa para pejabat dan pemegang kekuasaan yang disumpah menggunakan kitab suci tidak lantas berarti akan taat. Dia menyebut, fakta-fakta kasus korupsi dan penyelewengan kewenangan sudah banyak terjadi. Saat dilantik sebelum menjabat, pelakunya disumpah menggunakan kitab suci. Termasuk menteri agama.

”Kalau sudah menteri agama rusak seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya,” kata dia.

Atas kondisi itu, Anhar menyampaikan bahwa bila moralitas para pejabat Indonesia dan para pemegang kekuasaan tidak baik, tidak berani jujur dan tidak memiliki kemampuan untuk jujur, maka Indonesia tidak akan kemana-mana. Indonesia akan tetap berjalan di tempat lantaran para pejabat yang diberi oleh mandat oleh rakyat bisa berkhianat.
”Apa yang mau saya katakan dengan ini, selama moralitas kita tidak berani jujur, terutama para pemegang kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk berani jujur, kita hanya akan berjalan di tempat,” kata dia.