Anwar Usman Buka Suara Soal Surat Peringatan Ketidakhadiran dari MKMK: Jarang Saya Bolos, Kecuali Sakit

JawaPos.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya buka suara terkait surat peringatan yang dilayangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai tingkat ketidakhadirannya dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Anwar mengaku terkejut menerima surat peringatan tersebut, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik. Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Begini ya, saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu. Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,” kata Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1).

Anwar menjelaskan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas. Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama.

Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi.

“Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,” ujar Anwar.

Ia kembali menegaskan, ketidakhadirannya tidak pernah dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Menurutnya, setiap ketidakhadiran dalam sidang pleno, panel, maupun RPH selalu disertai izin kepada pimpinan MK.

“Saya perlu jelaskan bahwa tidak satu pun persidangan, baik pleno maupun panel, termasuk RPH, tanpa ada pemberitahuan,” tegasnya.

Anwar menyatakan telah memberikan klarifikasi secara resmi kepada panitera dan Sekretariat MK terkait surat peringatan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul.

“Melalui kesempatan ini, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus sampaikan bahwa ketidakhadiran saya tidak ada yang tanpa alasan. Saya juga masih dalam perawatan, jadi mohon dipahami,” ucapnya.

Namun demikian, Anwar mengaku kecewa karena persoalan absensi yang menurutnya bisa diselesaikan secara internal justru disampaikan ke publik oleh MKMK. Ia menyebut keluarganya turut mempertanyakan hal tersebut karena mengetahui kondisi kesehatannya.

“Keluarga saya juga protes ke saya, karena mereka tahu saya sakit,” pungkas Anwar.

Sebelumnya, MKMK memberikan surat peringatan kepada Anwar Usman karena tercatat beberapa kali tidak menghadiri sidang dan rapat. Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025.

“Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH.H., M.H. memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,” ujar Palguna saat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025, Kamis (2/1).

Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025.