Hilmi Setiawan

Syahrul Yunizar

Khafidul Ulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Screenshot_2024-06-28-13-58-13-219_comgoogleandroidgm-edit-438742237.jpg" alt="Ilustrasi hacker melancarkan serangan siber" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hacker melancarkan serangan siber</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Brain Cipher, hacker yang telah membobol Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, membikin pernyataan mengejutkan kemarin (2/7). Dia meminta maaf dan siap membuka enkripsi agar semua sistem layanan publik di Indonesia kembali normal. Peretas yang sukses melumpuhkan instalasi negara senilai Rp 606 miliar lebih itu berjanji memberikan kunci enkripsi ke pemerintah pada hari ini (3/7). Pernyataan tersebut diunggah akun media sosial X bernama Stealthmole_int. Akun itu menuliskan bahwa geng ransomware yang menyerang Indonesia akan merilis kunci dekripsi secara gratis. Sebelumnya, Brain Cipher disebut meminta tebusan Rp 131 miliar. Mantan Wakil Ketua Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/ID-SIRTII) M. Salahuddien Manggalany menyampaikan analisisnya atas kabar tersebut. Pria yang akrab disapa Didien itu mengatakan, ada banyak kemungkinan dengan munculnya informasi dari pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan PDNS 2 tersebut. Dia mengatakan, boleh saja publik menganggap bahwa tebusan USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar sudah dibayarkan. Dengan begitu, pelaku kejahatan itu bersedia memberikan kunci enkripsi data dari 282 instansi yang ada di PDNS 2. Tetapi, bisa juga ada motif lain. Menurut Didien, pada kasus PDNS 2 itu, pelaku berhasil menyerang instalasi vital negara. Ditinjau dari sisi psikologi kriminal sekalipun, tidak ada kata kasihan dari pelaku kejahatan. Kecuali penjahatnya tertangkap, ada kemungkinan dia menyampaikan penyesalan dan lainnya. &rsquo;&rsquo;Kecuali yang diserang itu personal. Misalnya, data skripsi mahasiswa, korban mohon datanya dibuka, ada kemungkinan pelaku kasihan. Sementara ini negara,&rsquo;&rsquo; jelasnya kemarin (2/7). Pada prinsipnya, alumnus Institut Teknologi Nasional Malang itu meminta semua pihak berhati-hati merespons informasi yang datang dari pelaku kejahatan siber tersebut. Pasalnya, bisa jadi alih-alih berbuat baik, pelaku malah merencanakan serangan yang lebih besar. Misalnya, dalam mengirimkan kunci untuk membuka enkripsi, satu paket dengan aplikasi untuk dekripsi. Aplikasi itu harus diinstal dahulu layaknya memasang aplikasi pada umumnya. Nantinya pelaku kejahatan siber tersebut mengirim kode link untuk mengunduh aplikasi dekripsi tadi. Kemudian juga kode akses atau sejenis password untuk membuka file yang dienkripsi. &rsquo;&rsquo;Kalau tidak hati-hati, bisa jadi link aplikasi dekripsi itu malah modus untuk serangan siber berikutnya,&rsquo;&rsquo; katanya. Kemudian, dampaknya bisa lebih luas daripada serangan PDNS 2. Analisis berikutnya adalah bisa saja pelaku penyerangan PDNS 2 benar-benar memberikan kunci sekaligus aplikasi dekripsi yang benar. Tetapi, di-setting hanya untuk membuka akses file sebagian saja. File-file yang menurut pelaku tidak laku dijual. Deputy of operation Cyber Security Independent Resilient Team of Indonesia itu juga menyoroti pernyataan BSSN atau Kementerian Kominfo bahwa file di PDNS 2 hanya terenkripsi, tidak dicuri. Menurut dia, statement itu disampaikan hanya untuk menenangkan publik. Dia memahami betul alur dari serangan ransomware. Sebelum melakukan penguncian atau enkripsi, pelaku menyedot datanya. Setelah si pelaku benar-benar memiliki semua salinan datanya, baru dia enkripsi data induknya. Pemerintah sebagai pemilik data tidak akan tahu bahwa datanya tersedot. Mereka tahunya data sudah terkunci atau terenkripsi. Menurut Didien, pemerintah sengaja memunculkan respons tidak panik dari kejadian itu. &rsquo;&rsquo;Karena kalau pemerintah menunjukkan kepanikan, berarti datanya sangat bernilai. Otomatis data yang ada di pelaku lebih bernilai jual tinggi,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Didien kemudian mengomentari pernyataan pemerintah bahwa layanan publik yang masuk dalam PDNS 2 bakal normal bulan ini. Dia menegaskan, normalisasi layanan itu sangat mudah dilakukan. Tinggal membuat aplikasi atau website serupa, sudah bisa jalan kembali. Sebab, yang diserang pelaku adalah data. Instansi atau pemilik data bisa membuat website, aplikasi, atau sejenisnya supaya layanan bisa kembali normal. Dia mencontohkan pada kasus KIP kuliah, Kemendikbudristek meminta penerima meng-upload ulang datanya. Bentuk CSIRT hingga Daerah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meninjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peninjauan berlangsung pada Selasa (2/7) di Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Hadi kembali mengingatkan bahwa BSSN memiliki peran yang sangat vital. Karena itu, mereka harus bekerja keras menangani setiap masalah siber. &rdquo;Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai,&rdquo; kata Hadi. Dalam kesempatan tersebut, mantan panglima TNI itu sempat menguji kemampuan CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Hadi memilih secara acak CSIRT dari berbagai instansi. Mulai Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia melakukan itu untuk memastikan CSIRT siap menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. &rdquo;Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia,&rdquo; jelasnya. Hadi mencontohkan data-data milik Kementerian ATR/BPN. Dia menyebut data-data kepemilikan tanah harus dilindungi oleh negara. Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut mencontohkan data-data milik Bakamla. Sebab, mereka punya tugas dan kewajiban untuk melakukan patroli keamanan laut. Sejauh ini, kata dia, dari target 160 CSIRT, sudah ada 93 CSIRT yang sudah terbentuk di level kementerian dan lembaga. Sementara di level pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota, sudah terbentuk 156 CSIRT dari target 552 CSIRT. Meski belum mencapai target, Hadi menilai capaian itu merupakan progres yang baik dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketahanan siber nasional. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa CSIRT di seluruh Indonesia harus terus mematuhi dan melaksanakan regulasi pengelolaan insiden siber. Itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber dan Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Manajemen Krisis Siber. &rdquo;CISRT jangan berperan hanya sebagai ikon bahwa di sini ada CSIRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respons, dan siap untuk menangani permasalahan siber,&rdquo; bebernya.(wan/syn/lum/c7/oni)

Brain Cipher, hacker yang telah membobol Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, membikin pernyataan mengejutkan kemarin (2/7).

Ilham Safutra

Hacker Brain Cipher Minta Maaf, Pemerintah Diminta Lebih Waspadai Serangan Siber Lebih Besar

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Hacker Brain Cipher Minta Maaf, Pemerintah Diminta Lebih Waspadai Serangan Siber Lebih Besar

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Hacker Brain Cipher Minta Maaf, Pemerintah Diminta Lebih Waspadai Serangan Siber Lebih Besar

Tags

Artikel Terkait

Rawan Serangan Siber dan Kebocoran Data, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Penerapan PP TUNAS

Banyak Modus Phising! Begini Jurus BCA Bentengi Diri dan Nasabah dari Serangan Siber

Aplikasi Mobile Jadi Titik Lemah, Bisnis Digital Terancam 10 Serangan Siber Ini pada 2026, Apa Saja?

Download Aplikasi JawaPos.com