MKMK Tegaskan Tak Berwenang Nilai Isi Putusan MK Soal Batas Usia Capres-cawapres

Hakim Ketua Jimly Asshiddiqie saat pembacaan putusan MKMK di Gedung Mahkamah Konstitusi.

JawaPos.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan, pihaknya tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MKMK hanya berwenang memutuskan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).

MKMK menilai, ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku untuk putusan MK.

"Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Jimly.

MKMK menilai, Ketua MK Anwar Usman dan delapan hakim konstitusi lainnya terbukti melanggar kode etik, terkait bocornya informasi rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pembiaran atas konflik kepentingan yang terjadi di MK. Karena itu, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Saldi Isra dan delapan hakim konstitusi lainnya, termasuk Ketua MK Anwar Usman.

Baca Juga: MKMK Putuskan Saldi Isra Tidak Langgar Kode Etik Usai Curhat Dalam Dissenting Opinion

"Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya," tegas Jimly.

Baca Juga: Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat, Anwar Usman Diberhentikan dari Jabatan Ketua MK

Sebagaimana diketahui, MKMK telah menerima sebanyak 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam putusan MK soal batas minimal usia capres dan cawapres tersebut. Selain Anwar Usman, delapan hakim konstitusi lain juga turut dilaporkan, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan Sitompul, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams yang juga menjadi anggota MKMK.

Atas laporan tersebut, MKMK telah menggelar serangkaian rapat MKMK mulai dari sidang pendahuluan, dan sidang pemeriksaan lanjutan.

Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan keterangan pelapor, 9 hakim konstitusi, ahli, dan saksi sejak Kamis (26/10) hingga Jumat (3/11). MKMK menggelar sidang terbuka saat mendengar keterangan pelapor dan ahli dan sidang tertutup terhadap sembilan hakim MK.

Editor: Dimas Ryandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

MKMK Tegaskan Tak Berwenang Nilai Isi Putusan MK Soal Batas Usia Capres-cawapres

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

MKMK Tegaskan Tak Berwenang Nilai Isi Putusan MK Soal Batas Usia Capres-cawapres

Tags

Artikel Terkait

Pekan Ini MKMK Putus Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir

Komisi III DPR Sebut MKMK Tak Berwenang Koreksi Pengangkatan Adies Kadir jadi Hakim MK

DPR Berwenang Tunjuk Adies Kadir Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, MKMK Dinilai Tak Bisa Ikut Campur

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com