Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Anggotanya Usai Terjadi Bentrokan di Pulau Rempang

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dia mengingatkan, tugas polisi seharusnya mengamankan dan melindungi masyarakat, bukan justru melakukan hal sebaliknya yang mengancam dan membahayakan masyarakat adat.

"Kami meminta aparat untuk melindungi rakyat. Jadi polisi wajib melindungi rakyat," kata Nasir Djamil kepada wartawan, Senin (11/9).

Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau. Mereka terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.

Dirinya menyayangkan aparat kepolisian yang tidak mengedepankan tindakan persuasif. Sehingga harus berujung pada penembakan gas air mata. 

"Perlu kerja sama dengan semua pihak. Seandainya langkah mendeteksi ini dan pencegahan bisa dilakukan dan tidak akan terjadi. Semuanya berjalan dengan damai. Kami sangat sayangkan peristiwa ini terjadi. Apalagi kalau ada penembakan di masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Nasir juga meminta Presiden Joko Widodo untuk ikut turun tangan dan menyelesaikan semua permasalahan konflik agraria yang ada di Indonesia. Dia menilai permasalahan di Pulau Rempang juga imbas dari konflik agraria yang diharapkan dapat selesai sebelum masa jabatan Jokowi sebagai presiden selesai. 

"Ini harus segera diselesaikan tenggat waktu 2024. Karena sebaiknya konflik pertanahan harus segera diselesaikan. Kalau tidak ini akan menjadi api dalam sekam dan akan menjadi beban bagi presiden berikutnya," pungkasnya.