Edhy Prabowo 'Ditenggelamkan' Benur

JawaPos.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tampak lemas saat menuruni tangga gedung KPK tadi malam. Dia mengenakan rompi tahanan KPK. Tangannya diborgol. KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus suap ekspor benur atau benih lobster. Selain Edhy, ada enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta beberapa saat setelah turun dari pesawat All Nippon Airways (ANA) pada Rabu (25/11) dini hari pukul 00.30. Di saat hampir bersamaan, tim KPK juga menangkap istri Edhy, Iis Rosita Dewi. Iis adalah anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra. Keduanya lantas dibawa ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Operasi tangkap tangan (OTT) itu melibatkan tiga satuan tugas (satgas) sekaligus. Salah satunya satgas Novel Baswedan.

Pada Rabu (25/11) sekitar pukul 23.40, KPK mengumumkan penetapan tujuh tersangka. Mereka terjerat kasus yang berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah terkait perizinan usaha tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Satu tersangka diantaranya adalah Menteri Edhy.

KPK juga menetapkan lima tersangka lain sebagai penerima suap atau hadiah. Yakni, Safri (stafsus menteri), Siswadi (pengurus PT Aero Citra Kargo/ACK), Ainul Faqih (staf istri Edhy), APM (Andre Pribadi Misata), dan AM (Amiril Mukminin). Namun, APM dan AM belum berhasil diamankan KPK. Sedangkan tersangka pemberi suap atau hadiah adalah Suharjito, petinggi PT Dua Putera Perkasa (DPP). Istri Edhy akhirnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, dalam OTT itu pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain, ATM BNI atas nama staf istri Edhy, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi dan tas koper LV.

Sebagian barang mewah tersebut, yakni jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, serta baju Old Navy, merupakan belanjaan Edhy dan istrinya selama di Honolulu, Amerika Serikat, pada 21-23 November. Nilainya ditaksir mencapai Rp 750 juta. ”Di samping itu, pada sekitar Mei, EP (Edhy Prabowo, Red) juga diduga menerima uang sebesar USD 100.000 dari SJT (Suharjito, Red),” papar Nawawi.

Nawawi menjelaskan, pemberian dari Suharjito itu diduga bagian dari hadiah terkait dengan perizinan ekspor benih lobster (benur). Dalam pertemuan pada awal Oktober lalu, Suharjito bertemu dengan stafsus menteri Safri. Mereka membahas ekspor benur yang hanya dapat melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Atas kegiatan ekspor benur itu, PT DPP melakukan transfer ke rekening PT ACK dengan total Rp 731,573 juta. Selanjutnya, PT DPP atas arahan Edhy memperoleh penetapan kegiatan ekspor benur. Hingga saat ini, PT DPP sudah melakukan 10 kali pengiriman benur menggunakan PT ACK.

”Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) yang diduga nominee dari pihak EP (Edhy),” ujarnya. Nawawi menyebut, total uang yang diduga berasal dari perusahaan eksportir benur yang masuk ke rekening PT ACK sebesar Rp 9,8 miliar. Sebagian dari uang itu lah yang digunakan Edhy dan istrinya untuk belanja di Honolulu.

Sebelum ditangkap, Edhy diketahui melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS). Dia dijadwalkan mengunjungi Oceanic Institute of Hawaii Pacific University di Honolulu, Hawaii, untuk kerja sama budi daya udang. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo menuturkan, politikus Gerindra itu bertolak menuju AS pada 17 November. ”Tiba di Los Angeles untuk transit menjalani tes PCR atau swab sebagai syarat wajib masuk Hawaii,” kata Agung.

Pada Sabtu (21/11), Edhy bersama Konsul Jenderal RI Los Angeles Saud Purwanto Krisnawan menyaksikan penandatanganan letter of intent di kantor Oceanic Institute, Wamainalo, Hawaii. Kerja sama itu mencakup transfer teknologi dan pengetahuan yang terkait dengan produksi induk udang unggul.

Menutup kunjungan kerjanya, Senin lalu (23/11) pria asal Muara Enim itu menyapa 201 nelayan Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera AS di Honolulu. Hingga akhirnya Edhy mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Selasa (24/11), pukul 23.18. Dia pulang ke Indonesia dengam menaiki pesawat maskapai All Nippon Airways (ANA) dan sempat transit di Bandara Narita, Jepang

Sekretaris Jenderal KKP Komjen Pol Antam Novambar menyatakan masih menunggu informasi dari KPK. Pihaknya menghargai proses hukum yang sedang berjalan. ”Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” kata Antam.

Penangkapan Edhy atas dugaan kasus ekspor benur menyeret sejumlah perusahaan yang mengantongi izin eksporter benih lobster itu. Jawa Pos berupaya mengonfirmasi salah satu perusahaan tersebut, yakni PT Bima Sakti Bahari. Saham perusahaan tersebut diketahui milik PT Arsari Pratama. Komisaris utama PT Bima Sakti Bahari adalah Hashim Djojohadikusumo dan posisi Dirut dipegang anaknya, Rahayu Saraswati. Hashim merupakan adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Saat dikonfimasi mengenai kembalinya PT Bima Sakti Bahari dalam isu ekspor benih lobster, Rahayu Saraswati mengaku sudah tak lagi menjabat Dirut di perusahaan tersebut. Dia melepas jabatan itu lantaran tengah maju dalam pilkada.

”Lah, aturannya kan memang harus mundur. Dan secara mental juga enggak mungkin bisa handle perusahaan sambil pilkada,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, persoalan mengenai tuduhan monopoli hingga pemberian jatah ekspor benur oleh KKP sudah dijabarkan melalui akun YouTube-nya, Lets Talk with Sarah (LTWS).

Dalam akun tersebut, memang ada pembahasan mengenai buka-bukaan budi daya lobster. Di sana, Hashim curhat soal segala tuduhan yang ditujukan kepada keluarganya. Dia pun secara tegas menampik berbagai tuduhan itu. Dalam potongan penjelasannya, Hashim mengatakan bahwa keluarganya sudah bergerak di bidang kelautan selama 34 tahun dengan ekspor pertama mutiara. Karena itu, berurusan dengan badan karantina ataupun KKP bukan hal baru.

Baca juga:

• Menteri KP: Ributin Ekspor, Padahal Prioritasnya Budidaya Lobster


• Mengunjungi Pusat Budi Daya Lobster di Lombok Timur


• Ada 4 Logika Sesat Terkait Ekspor Benih Lobster, Ini Penjelasannya

Namun, dia mengakui, bisnis tersebut sempat mengalami kerugian dan mandek. Dia pun mulai berpikir untuk melakukan diversifikasi daripada harus mem-PHK ratusan pekerjanya. Mulai budi daya teripang hingga lobster. Sayangnya, lima tahun sebelumnya budi daya lobster dilarang. Akibatnya, niat tersebut jalan di tempat.

”Baru dengan menteri baru, (budi daya, Red) diutamakan,” katanya. Tapi, harus digarisbawahi bahwa yang diberikan itu izin budi daya, bukan ekspor. Jadi, setelah dilakukan budi daya, baru sebagian produksinya boleh diekspor.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuEiwTeNqQU