Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli Akan Bersaksi di Persidangan BLBI

JawaPos.com - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie dalam persidangan dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Selain Kwik Kian Gie, jaksa KPK juga akan menghadirkan Rizal Ramli.

Yusril Ihza Mahendra, selaku tim kuasa hukum Syafruddin menilai kehadiran dua mantan Menko Ekuin dalam persidangan adalah hal biasa. Dia menegaskan, keduanya dihadirkan untuk memberikan keterangan fakta.

"Jadi kita mau dengar apa fakta-fakta yang mau disampaikan. Walaupun menurut pendapat saya sebenarnya keterkaitan langsung dengan Pak Syafruddin tidak nyata ya, karena Pak Kwik menjadi Ketua KKSK sebagai Menko Perekonomian itu sebelum Syafruddin menjadi Ketua BPPN. Begitu juga Pak Rizal Ramli," kata Yusril di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (4/7) kemarin.

Kwik Kian Gie adalah Menko Ekuin dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode 1999-2000. Sementara itu, Rizal Ramli adalah Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001. Sehingga, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menilai tak ada keterkaitan dengan kliennya.

Yusril pun mempersoalkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 yang digunakan KPK. Menurut dia, hasil audit tersebut tidak dapat dijadikan dasar tuntutan.

Sehingga, dia berpandangan kerugian negara bukan disebabkan oleh penerbitan SKL. Kendati demikiam, Yusril tak menampik dalam audit BPK, kerugian negara terjadi akibat penjualan piutang BDNI kepada petani tambak.

"Kebijakan BLBI adalah saat Pak Soeharto (Presiden ke-2 RI), yang dipersoalkan mereka adalah Pak Syafruddin (Syafruddin Arsyad Temenggung) ini kongkalikong dengan Pak Sjamsul Nursalim dalam hal pemotongan jumlah utang tambak. Padahal itu sudah diputuskan KKSK (Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan)," jelas Yusril.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,5 triliun.
Syafruddin diduga terlibat dengan kasus penerbitan SKL dalam BLBI bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan KKSK, kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nuraslim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.