Pengamat: Biaya Ikut Pilgub Tinggi, Satu-satunya Cara Lewat Korupsi

JawaPos.com - Jelang Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat masif melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah daerah. Bahkan, saat ini sudah lima kepala daerah diciduk oleh lembaga antirasuah tersebut.

Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikchar Hadjar menilai, kepala daerah di Indonesia terbilang miskin. Sebab, tingginya biaya politik untuk mengikuti kontestasi Pilkada membuat kepala daerah mencari dana melalui jalur proyek di daerahnya.

"Peserta calon bupati miskin-miskin nggak punya uang," kata Fikchar saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/2).

Menurut Fikchar, saat menjadi kepala daerah, para bupati mencari cara agar memperkaya diri sendiri dan maju sebagai calon gubernur di wilayahnya. Salah satunya melalui korupsi.

"Jadi satu-satunya cara, ya korupsi," jelasnya.

Terbaru, setelah menangkap Bupati Subang, Jawa Barat, KPK baru saja menggelar OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"11 orang diamankan, termasuk Bupati Lampung Tengah berinisial M," terang sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (14/2) malam.

Mustafa juga merupakan calon gubernur Lampung dalam pilkada 2018. Bupati ini diusung tiga partai yaitu Nasdem, PKS dan Hanura.

Adapun para pihak yang diciduk selain sang bupati antara lain T, A, A I ,A, Z, I, K, E, dan E. Saat ini para pihak yang diamankan sebagian besar telah sampai di Gedung KPK sejak Rabu (14/2) malam.

Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.

"Sudah di lantai 2 delapan orang (ruang penyidikan), tiga orang tengah dalam perjalanan," imbuh sumber tersebut.

Terpisah ketika dikonfirmasi perihal adanya penangkapan tersebut, Sejumlah pimpinan KPK belum mau merespon. demikian juga dengan juru bicara KPK Febri Diansyah.