Usai Diciduk, KPK Tetapkan Irjen Kemendes dan Auditor BPK Tersangka

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korups (KPK) resmi menetapkan empat tersangka terkait kasus suap penerbitan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, empat tersangka itu adalah SUG (Sugito) selaku Irjen Kemendes, JDP(Jarot Budi Prabowo) pejabat eselon 3 Kemendes, RS (Rochmadi Sapto Prabowo) pejabat eselon 1 di BPK dan ARS ( Ali Sadli) selaku auditor BPK. “Ditetapkan tersangka setelah sempat ditangkap dan diperiksa oleh penyidik,” kata Agus di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).

Adapun pokok perkaranya adalah penerimaan janji atau hadiah dari pejabat Kemendes kepada pejabat BPK. Dalam konstruksi kasus, SUG dan JDP kata Agus, berperan sebagai pemberi uang suap, kemudian untuk ARS dan RS adalah sebagai pihak yang menerima suap.

Atas perbuatannya, sebagai pemberi suap, SUG dan JDP dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi(Tipikor) juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara sebagai pihak penerima suap, RS dan ARS dijerat dengan Pasal 12 huruf a,atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Selain menetapkan tersangka, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut, bahwa mereka juga menyita barang bukti uang berupa Rp 40 juta, kemudian Rp 1,145 miliar dan USD 3.000. Semuanya kata Agus, ditemukan di ruangan tersangka dari BPK dengan dikemas terpisah. Ada yang di dalam tas dan ada yang di dalam amplop.

“Kami juga menyegel sejumlah ruangan di Kemendes, Kalibata dan di kantor BPK,” kata Syarif yang duduk di samping Agus.

Dia memastikan bahwa uang itu untuk menerbitkan WTP, karena di kemasan uang dituliskan untuk perhatian WTP anggaran 2016. “Di situ ditulis huruf besar, perhatian WTP anggaran 2016,” ucapnya.

Dari pemeriksaan juga dipastikan bahwa ada komunikasi dari SUG ke ARS dan RS. “Komunikasi berlangsung pada Maret 2017 lalu,” terangnya. (elf/JPG)