Tagar #PolisiPembunuhRakyat langsung meroket dan menduduki posisi nomor satu trending topic di platform X (Twitter). Hingga Jumat (29/8) siang, tagar itu telah mengundang lebih dari 160 ribu impresi, penuh dengan luapan kritik dan kekecewaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Tragedi bermula ketika sebuah kendaraan lapis baja milik Brimob melindas seorang pengemudi ojol yang ikut menyuarakan aspirasi di sekitar Gedung DPR RI. Polisi yang semestinya menjadi pelindung warga, justru dipersepsikan berbalik menjadi ancaman nyata bagi rakyat sipil. 

Insiden itu memicu amarah yang meluas dan mengubah dinamika aksi: dari semula demonstrasi damai menuntut DPR lebih peka terhadap persoalan rakyat, kini berubah menjadi konfrontasi terbuka antara warga sipil dan aparat.

Kematian sang driver ojol dianggap sebagai titik didih. Sejumlah massa sipil dan komunitas ojek online memilih bertahan di jalanan hingga hari ini, menuntut akuntabilitas dan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. 

Nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun ikut diseret dalam pusaran kritik. Banyak pihak menilai kepemimpinannya sarat persoalan dan gagal memulihkan citra institusi yang belakangan terus terpuruk akibat serangkaian kasus kekerasan aparat.

Di media sosial, komentar netizen menggambarkan kekecewaan mendalam. “Rakyat ditabrak pakai mobil yang dibeli dari uang rakyat. Untuk siapa sebenarnya polisi bekerja?” tulis seorang pengguna X. 

Sementara akun lain menambahkan, “Bukan lagi pengayom, polisi sekarang sudah jadi momok bagi masyarakat. #PolisiPembunuhRakyat bukan sekadar tagar, tapi realita.”

Tagar ini seolah menjadi simbol krisis kepercayaan publik terhadap Polri. Tuntutan transparansi dan keadilan semakin menguat, sementara desakan agar aparat yang terlibat dihukum seberat-beratnya kian nyaring terdengar. 

Pertanyaannya kini: apakah tragedi ini akan menjadi momentum lahirnya reformasi di tubuh kepolisian, atau justru semakin menegaskan jurang antara rakyat dan aparat?