Kasus Suap Lampung Tengah, KPK Periksa Anggota DPRD Fraksi Golkar

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Lampung Tengah Fraksi Golkar Bunyana dalam kasus dugaan tindak pidana suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018.

Bunyana akan diperiksa sebagai saksi tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga (JNS). Selain Bunyana, dua orang lagi juga akan diperiksa sebagai saksi tersangka JNS, yaitu staf hukum DPRD Lampung Tengah Bayu dan PNS Sekwan Ria Sitorus.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi Selasa (6/3).

Selain mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi untuk tersangka JNS, KPK juga mengagendakan pemeriksaan silang untuk tersangka Rusliyanti (RUS) serta Taufik Rahman (TR). RUS akan diperiksa sebagai saksi untuk TR, begitu pun sebaliknya.

“RUS diperiksa sebagai saksi untuk TR, sedangkan TR diperiksa untuk saksi RUS,” ujar Febri.

RUS anggota DPRD Lampung Tengah. Sedangkan TR adalah Kepala Bina Marga Lampung Tengah. RUS, TR, dan JNS adalah tersangka kasus dugaan tindak pidana suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018.

Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Inrfastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah.

RUS dan JNS diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah kepada PT SMI. Sementara pihak diduga pemberi suap adalah TR.

Atas perbuatannya, TR disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara RUS dan JNS dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Taufik selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.