Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 6 Desember 2024 | 21.04 WIB

KontraS Sayangkan HAM Belum jadi Isu Sentral Pemerintahan Prabowo, Singgung Kasus Penembakan Pelajar di Semarang

Publikasi Catatan Hari HAM Se-Dunia ke-76 di Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Agus Dwi Prasetyo/Jawapos) - Image

Publikasi Catatan Hari HAM Se-Dunia ke-76 di Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Agus Dwi Prasetyo/Jawapos)

 
 
JawaPos.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperkirakan, situasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) era pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan mengalami perubahan signifikan selama lima tahun ke depan.
 
"Karena isu hak asasi manusia bukan menjadi isu prioritas di pemerintahan baru saat ini," kata Wakil Koordinator KontraS Andi M. Rezaldy kepada JawaPos.com usai peluncuran publikasi Catatan Hari HAM Se-Dunia ke-76 di Jakarta, Jumat (6/12/2024). 
 
Dalam catatan itu, KontraS mengungkapkan beberapa hal terkait proyeksi HAM di bawah rezim Prabowo. Salah satunya yaitu paradigma pembangunan yang cenderung mempertahankan pendekatan ekstraktif.
 
Selain itu, Prabowo juga menekankan kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) warisan Jokowi. Andi juga menyebut pembangunan di era Prabowo juga ditengarai akan menggunakan pendekatan militerisme.
 
Pendekatan tersebut terkonfirmasi dari gagasan Menteri Pertahanan (Menhan) membentuk Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Selain itu, dalam catatan Hari HAM tersebut, KontraS juga memaparkan masih maraknya peristiwa pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) yang dilakukan aparat sepanjang Desember 2023 hingga November 2024. Yakni sebanyak 45 peristiwa dengan 47 korban.
 
"Hasil pemantauan kami, 29 korban extrajudicial killing, di antaranya akibat penembakan dengan senjata api," ungkap Andi.
 
 
Terbaru, peristiwa extrajudicial killing tersebut merenggut nyawa pelajar SMK di Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy pada November lalu. Andi mengatakan, meski rezim telah berganti, isu HAM sejauh ini masih terpinggirkan.
 
Terlebih, tidak adanya komitmen pemerintahan Prabowo dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. "Tidak ada sinyal positif berkenaan dengan penuntasan pelanggaran HAM berat," imbuhnya.
Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore