Dugaan Korupsi Shelter Tsunami di Lombok Utara NTB Diusut, KPK Sebut Nilai Proyeknya Mencapai Rp 20 Miliar  

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proyek pembangunan tempat evakuasi atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) menelan anggaran Rp 20 miliar. Namun, nilai kerugian keuangan negara secara pasti masih dalam tahap penghitungan.

"Informasi sementara nilai dari proyek itu sekitar kurang lebih Rp 20 miliar. Hasil auditnya belum keluar dan masih dalam proses perhitungan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8).

Tessa mengatakan, penyidik memperkirakan kerugian negara tidak akan jauh berbeda dengan nilai proyeknya.

"Penyidik memperkirakan hasilnya adalah total lost. Karena shelter tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan awal yaitu tempat evakuasi sementara," ucap Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di NTB.

Pembangunan dilakukan oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi NTB, Kementerian PUPR tahun 2014. Penyidikan sudah dilakukan KPK sejak 2023.

Tessa menjelaskan, kedua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu berasal dari unsur penyelenggara negara dan BUMN. Hanya saja, KPK masih enggan mengungkap identitas kedua tersangka tersebut. Termasuk juga konstruksi perkara kasus itu.

"Terkait dengan nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan diumumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup," ucap Tessa, Senin (8/7).

Meski masih dihitung, KPK menduga kasus dugaan korupsi shelter tsunami itu merugikan keuangan negara senilai Rp 19 miliar.