KPK Cegah Dokter Hingga Pihak Swasta Keluar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi APD Kemenkes

Ilustrasi sejumlah perawat beristirahat dengan mengenakan alat pelindung diri. Anggoro/Antara

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang, terdiri dari dokter dan pihak swasta, untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan ke luar negeri itu setelah KPK menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Tindakan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

"Hari ini, KPK menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk 6 (enam) bulan ke depan terhadap SLN (dokter), ET (swasta), dan AM (swasta)," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (25/6).

Tessa menjelaskan, pencegahan itu dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terkait dengan pengadaan APD di Kemenkes menggunakan dana siap pakai pada badan penanggulangan bencana tahun 2020.

Sehingga, para pihak yang dicegah akan kooperatif apabila keterangannya dibutuhkan untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

"KPK meyakini para pihak terkait akan kooperatif mengikuti proses ini," tegas Tessa.

Dalam penanganan kasus dugaan korupsi APD di Kemenkes, KPK sudah lebih dulu memeriksa sejumlah saksi. Mereka di antaranya Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi; Direktur PT GA Indonesia Song Sung Wok; Dokter Anestesi pada RSUD Lembang Sri Lucy Novita; Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra; Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik; dan lainnya.

KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.

Bahkan, KPK juga sebelumnya telah mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.

Baca Juga: KPK Pastikan Ungkap Keterlibatan Ihsan Yunus Dalam Kasus Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat.

KPK menyebut, nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Disinyalir KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, namun belum disampaikan secara resmi kepada publik.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Cegah Dokter Hingga Pihak Swasta Keluar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi APD Kemenkes

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Cegah Dokter Hingga Pihak Swasta Keluar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi APD Kemenkes

Tags

Artikel Terkait

Alasan KPK Belum Tahan 2 Tersangka Pihak Swasta dari Maktour dan Asosiasi Kesthuri Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Pimpinan KPK Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tak Mandek: Segera Dilimpah ke Pengadilan

KPK Respons Protes Noel Ebenezer soal Tuntutan 5 Tahun Penjara: Bisa Dipertanggungjawabkan!

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com