Kritik Berujung Bui, PB HMI Siap Kawal Disparitas Putusan yang Merugikan Akbar Idris

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 Akbar Idris dituntut satu tahun penjara karena kritiknya terhadap bupati Bulukumba, Sulsesl.

JawaPos.com - Sidang putusan kasus pencemaran nama baik Bupati Bulukumba yang melibatkan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 Akbar Idris menuai banyak sorotan. 

Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan mengatakan, pihaknya akan terus mengawal kasus yang muncul karena pelaporan Bupati Bulukumba Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf. Sidang putusan itu telah dibacakan di Pengadilan Negeri Bulukumba pada Senin (29/04). Akbar Idris dituntut satu tahun penjara.

"Saya prihatin dengan perkara yang menimpa saudara saya Akbar Idris ini, beliau adalah salah satu kader terbaik kami yang selama ini fokus dalam kaderisasi. Tentu dengan persoalan yang sedang beliau hadapi, kami dari PB HMI akan selalu mengawal prosesnya. Putusan hukum akan selalu kami hormati, tetapi selama masih ada langkah hukum lainnya maka itu akan kami maksimalkan" kata Bagas Kurniawan kepada JawaPos.com, Selasa (30/4).

Bagas memerintahkan Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Periode 2024-2026 Rifyan Ridwan Saleh untuk mengawal persoalan ini dengan baik. Pasalnya, persoalan kritik mengkritik kepada pejabat publik seperti ini hendaknya tidak harus sampai ke ranah hukum. 

"Persoalan semacam ini bisa membuat para pejabat menjadi anti kritik, over power, dan tidak bisa dijadikan teladan oleh publik khususnya anak muda. Karena itu, mendiamkan hal semacam ini tentulah tidak tepat," jelasnya.  

Apalagi, lanjut Bagas, kasus ini hanya persoalan flyer yang berisi adanya dugaan pidana korupsi yang harusnya menjadi bahan kajian, bahan diskusi dan sebagai pengingat bagi para pejabat yang mengemban amanah dari rakyat. 

"Pejabat tidak boleh anti kritik, tidak boleh menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk menindas sehingga bisa menjadi teladan bagi kami para generasi muda. Saya perintahkan Ketua Bidang Hukum untuk maksimalkan semua potensi yang ada melalui jalur hukum" tegas Bagas.

Merespons hal itu, Rifyan yang juga merupakan seorang advokat muda juga menyampaikan hal yang serupa, ia juga mengingatkan kepada publik soal kasus serupa yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang juga menyita perhatian publik.

"Sebagian besar penguasa saat ini seperti tidak senang ketika dikritik, juga tidak senang diajak berdiskusi. Sebagai kilas balik, kita semua pasti ingat perkara ketika Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan Menko Marves, Luhut Panjaitan ke Polda Metro Jaya," jelasnya.

Namun, lanjut Rifyan, kasus akhirnya diputus bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 

"Apa bedanya dengan perkara yang menimpa saudara kita Akbar Idris? Padahal jika dibandingkan Pak Bupati dan Pak Luhut sangatlah jauh berbeda powernya!" kata Rifyan.

Rifyan juga menjelaskan bahwa Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dua perkara tersebut sama yakni diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dijelaskan Rifyan, dalam pembuktiannya di perkara Haris dan Fatia dengan bukti video dari kanal YouTube Haris Azhar dimana Fatia menyebut bahwa; (PT. Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Sebagaimana diketahui, PT Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut.  

"Pernyataan langsung Fatia tersebut menyinggung Luhut Binsar Panjaitan karena menyebut namanya secara langsung. Namun fakta persidangan menyebut bahwa unsur-unsur pasal tersebut oleh hakim PN Jaktim tidak terpenuhi," jelas Rifyan.