Bupati yang Terima Duit Meikarta itu Ditahan KPK Saat Sedang Hamil

JawaPos.com - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terpaksa harus menjalani masa kehamilannya di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Ibu tiga anak itu ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proses perizinan Meikarta. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (15/10) malam.

Kabar kehamilan itu diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Eka Supria Atmaja. Ia mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Neneng yang sedang mengandung anak ke empat. “Karena kan posisi bupati sedang hamil dan segala macam,” kata Eka, Selasa (16/10).

Eka mengaku mengetahui kabar bupatinya dijemput penyidik KPK  saat dirinya berada di Bogor, Jawa Barat. “Saya kebetulan kemarin ini dapat disposisi. Pagi-pagi saya ada acara TMMD. Siang harinya saya juga baru sampai Cabangbungin. Saya langsung menghadiri Porda di Bogor. Di sana baru mendapatkan kabar bahwa terjadi ini,” katanya.

Neneng ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga kepala dinas, yakni Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor dan Kepala Dinas PMPTSP Dewi Tisnawati.

Sedangkan pejabat lainnya yang juga menjadi tersangka yaitu Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan pada Dinas PMPTSP Sukmawatty, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Asep Buchori dan staf Dinas PMPTSP Kasimin.

Satu orang lainnya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini yakni mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto. Sementara dari pihak swasta yang ditetapkan tersangka yakni, Konsultan Lippo Grup Taryudi, pegawai Lippo Grup Fitra Djaja Purnama dan Henry Jasmen, serta Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro.

Pada kasus suap ini, Neneng diduga menerima uang dari pihak Meikarta sebesar Rp 7 miliar, dari komitmen fee sebesar Rp 13 miliar. Pemberian uang dilakukan pada April, Mei dan Juni 2018.