KPK Sudah Usut Kasus Lahan RS Sumber Waras sebelum Terima Data BPK

JawaPos.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah memegang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi antirasuah itu bahkan sudah memulai penyelidikan dugaan korupsi di balik pembelian lahan rumah sakit di kawasan Grogol, Jakarta Barat itu.

Menurut pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, pihaknya sebenarnya sudah memulai proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk kepentingan penyelidikan. Karenanya, hasil audit BPK itu melengkapi data yang dibutuhkan KPK.

"Kemarin hasil audit itu sebagai bahan pelengkap. Setelah itu kita telaah, dari situ disimpulkan apakah memenuhi unsur tindak pidana," kata Johan saat ditemui di kantornya, Selasa (8/12).

Johan menambahkan, dalam rangka pulbaket itu KPK Bisa meminta bahan dan mengumpulkan keterangan dari pihak mana saja. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (Ahok).

"Ya siapa saja sepanjang keterangannya diperlukan dan ini masih penyelidikan sifatnya," ujar dia.

Seperti diketahui, Senin (7/12) kemarin, BPK menyerahkan hasil audit terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta ke KPK. Berdasarkan audit yang dilakukan selama kurang lebih empat bulan sejak Agustus 2015 itu, BPK menemukan indikasi pelanggaran aturan dan kerugian negara.

BPK menemukan kelebihan pembayaran oleh Pemprov DKI sebesar Rp 191 miliar. Padahal, anggaran yang sudah dipatok untuk pembelian lahan RS Sumber Waras adalah Rp 755 miliar.

Hal itu pertama kali terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD DKI Tahun 2014. Sejumlah pihak telah diperiksa BPK terkait temuan ini, termasuk Ahok dan mantan Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan.(put/jpg)