Survei: 2 Tahun Jokowi-JK, Pemenuhan HAM Tidak Alami Kemajuan

JawaPos.com - Indeks pemenuhan hak asasi manusia (HAM) 2015-2016 meningkat dari 2,35 menjadi 2,83 poin. Atau, mengalami kenaikan 0,38 poin.

Namun, kenaikan tersebut tidaklah signifikan secara statistik. Data tersebut disampaikan dalam rilis survei Setara Institute yang dilakukan pada 5 November - 5 Desember di 18 provinsi. Dengan  202 orang responden, paling rendah berpendidikan diploma.

Peneliti Setara Institute Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan, ada delapan variable yang diukur. Dua diantaranya mengalami penurunan. Yakni, hak kebebasan beragama/berkeyakinan, serta hak kebebasa berekspresi dan berserikat.

Enam variabel lainnya cenderung naik, seperti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, hak rasa aman warga dan perlindungan warga negara, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, hak atas ekonomi sosial dan budaya, serta Ranham dan kinerja lembaga HAM.

"Artinya, sudah dua tahun pemerintahan Jokowi-JK bekerja, pada bidang hak asasi manusia tidak menunjukkan kemajuan," tegasnya saat menyampaikan rilis survei di Kantor Setara Institute, Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (12/12).

Lebih lanjut Rosyidi mengatakan, kepemimpinan, Presiden Joko Widodo masih lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur  pada saat yang bersamaan mengesampingkan agenda pemajuan HAM, khususnya bidang hak sipil dan politik.

"Selama dua tahun memimpin, janji-janji dalam Nawacita terkait hak asasi manusia belum satupun dijalankan oleh Jokowi,"

Dia menuturkan, ada banyak kontradiksi dalam kebijakan pemerintah terkait HAM. Pada forum internasional terbaru di Bali misalnya, Jokowi membanggakan kemampuan negara mengelola kemajemukan.

Namun kata Rosyidi, fakta-fakta dilapangan menunjukkan hal sebaliknya. "Bahwa pemerintah abai memajukan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan," sebutnya.

Setara menilai, pemerintah nyaris tidak memiliki sikap dan roadmap bagaimana pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan negara.

"Pendek kata, secara umum pemerintahan ini tidak memiliki belied yang jelas tentang agenda hak asasi manusia," pungkasnya.(dna/JPG)