Selain Tetapkan Upah Minimum Naik 6,5 Persen, Pemda Diminta Juga Tetapkan UMP Sektoral di Atas UMP

JawaPos.com - Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan jatuh pada Rabu (11/12). Selain mengetok sesuai jadwal, Pemerintah Daerah (Pemda) juga diminta untuk menetapkan besaran yang sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto, yakni 6,5 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pengesahan UMP tahun ini memang sedikit mundur. Pasalnya, pemerintah harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja.

Yassierli berharap penetapan UMP besok (11/12) dapat dilaksanakan pemerintah provinsi (pemprov) secara tepat waktu. Selain itu, Pemrov juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bersamaan.

Dengan begitu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat diikuti sepekan kemudian pada 18 Desember. "1 Januari akan mulai berlaku," ujarnya dalam rapat sosialisasi bersama Pemda di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, kemarin.

Untuk UMSP dan UMSK, Yassierli menegaskan besarannya wajib lebih besar dari UMP untuk provinsi dan UMK untuk kabupaten/kota. Namun, itu hanya berlaku untuk sektor pekerjaan yang memiliki dua khusus. Antara lain memiliki karakteristik pekerjaan khusus, ataupun tuntutan pekerjaan yang lebih berat dan membutuhkan spesifikasi keahlian.

Yassierli menambahkan, besaran upah minimum yang baru pasti tidak memuaskan semua pihak. Namun dia menekankan agar tetap diteken sesuai jadwal. Kalaupun ada pengusaha yang keberatan akibat persoalan finansial, dia menegaskan itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian tengah mengkaji kebijakan untuk menjawab masalah tersebut. "Sampaikan Ke bupati walikota, kita akan ada kebijakan khusus untuk itu. Sedang digodok," imbuhnya.

Dia mengaku belum bisa membeberkan detailnya. Namun dia memastikan akan mengambil kebijakan terbaik. "Kita sedang mencari kebijakan yang paling baik untuk mereka. Agar keputusan UMP ga semakin memberatkan perusahaan tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memperhatikan aspek keamanan. Belajar dari pengalaman, momen penetapan upam minimum memiliki resiko keamanan seperti aksi demonstrasi.

Dia meminta pemda untuk berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan BIN Daerah guna kondisioning. "Agar kebijakan dilaksanakan tanpa ada gejolak," jelasnya. Beberala daerah rawan, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jakarta, Kepulaun Riau, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.