TAPD Jember Mengaku Tidak Siap Bahas Perda APBD

JawaPos.com–Tim Pemprov Jatim yang dipimpin Kepala Inspektorat Jatim Helmy Perdana Putera memediasi pertemuan TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Jember. Pertemuan itu untuk membahas Perda APBD Kabupaten Jember 2020 yang belum juga ditetapkan.

Namun, pertemuan itu mengalami jalan buntu (deadlock). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember menyatakan ketidaksiapannya membahas langkah-langkah penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Jember 2020.

Berdasar berita acara kesepakatan yang dimediasi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim, ada poin-poin penting terkait dengan pembahasan APBD oleh Pemprov Jatim, DPRD, dan Pemkab Jember di Kantor Badan Koordinasi Wilayah V Jember pada Kamis (25/6).

Menurut Ahmad Halim seperti dilansir dari Antara, poin-poin hasil mediasi itu yakni, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap membahas Perda tentang APBD Kabupaten Jember 2020 dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan syarat, jika permasalahan kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi sudah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasar data, fakta, dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemprov Jatim.

”Poin lain, DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ahmad Halim.

Ahmad Halim menambahkan, dalam mediasi itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember. Sebab, belum mendapat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan rapat ditutup pada Kamis (25/5) pukul 13.21 WIB.

”Dalam berita acara itu terlihat bahwa selama ini bukan DPRD Kabupaten Jember yang menghambat pembahasan APBD 2020, melainkan Pemkab Jember yang tidak siap,” ucap Ahmad Halim.

Baca juga : Pembahasan APBD Jember yang Dimediasi Pemprov Jatim Deadlock

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemprov Jatim Helmy Perdana Putera mengatakan, Kabupaten Jember sering mengalami keterlambatan dalam pembahasan APBD. Hal tersebut bisa mengarah ke pidana karena berdampak pada kebutuhan rakyat tidak terpenuhi. ”Kelancaran pembahasan APBD kuncinya adalah keharmonisan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Namun, hal itu tidak terjadi di Jember,” ujar Helmy.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=ds28ldoHrdI

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZb8Vp9e3oM

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc