Baznas Investigasi Kasus Bantuan dengan Amplop Atas Nama Bupati

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki polemik bantuan di Kabupaten Karanganyar. Dalam bantuan yang diberikan oleh Baznas setempat kepada warga tersebut, tersemat amplop yang mengatasnamakan Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istrinya yang merupakan anggota DPRD setempat, Siti Khomsiyah.

Untuk diketahui, polemik ini terungkap saat Pemkab Karanganyar memberikan bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 300 ribu kepada 840 PKL yang terdampak PPKM Darurat pada 19 Juli lalu. Sumber dana bansos tersebut berasal dari Baznas.

Namun, di amplop yang diserahkan kepada para PKL, tertera tulisan nama Juliyatmono dan Siti Khomsiyah. Juliyatmono sendiri sudah membantah bahwa ia menginstruksikan bawahannya untuk menggunakan amplop tersebut saat pemberian bansos. Ia menegaskan bahwa itu murni merupakan kekeliruan, dan ia sudah memerintahkan jajarannya untuk mengganti amplop tersebut.

Ketua Baznas RI, KH. Noor Achmad menegaskan, tim investigasi ini akan mempelajari semua yang terjadi di lapangan untuk mengungkap fakta sebenarnya.

"Agar semuanya menjadi clear dan jelas. Tentu isu ini harus dipelajari secara detail. Jika ditemukan kesalahan, Baznas Pusat tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada Baznas daerah secara tegas," katanya dalam keterangan resminya.

Noor menambahkan, Baznas daerah seperti provinsi maupun kabupaten dan kota menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui kebijakannya masing-masing. Karenanya, tidak dibenarkan jika dalam praktiknya membawa nama pejabat daerah setempat.

"Baznas Pusat akan langsung turun tangan mempelajari isu amplop ini agar tidak terus menjadi isu liar yang berkembang di masyarakat," kata Noor.

Noor menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi tanda bagi Baznas untuk memperbaiki koordinasi dan pengendalian di lapangan. Hal ini menjadi sangat penting agar tercipta sinergi positif antara Baznas Pusat dengan daerah.

"Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, maka dibutuhkan koordinasi menyeluruh Baznas RI dan daerah," ucap Noor.