Selama 2022, Transaksi di Jatim Bejo Capai Rp 4,2 Miliar

JawaPos.com–Program Jawa Timur Belanja Online atau Jatim Bejo telah dilakukan sejak 19 November 2020. Program itu merupakan upaya memudahkan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Yakni untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

Khofifah menjelaskan, program Jatim Bejo salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring. Hal itu merupakan salah satu bagian dari E-marketplace. Program itu dirasa cocok diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

”Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud,” kata Khofifah pada Jumat (18/2).

Pemprov Jatim mencatat terdapat 8 kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program Jatim Bejo. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

”Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program Jatim Bejo selalu meningkat, yang awalnya 2020 hanya sebesar Rp 180 juta menjadi Rp 47,2 miliar pada 2021 dan pada 2022 sampai dengan untuk Februari saja telah mencapai 4,2 miliar,” terang Khofifah.

Capaian tersebut, berdasar data yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di seluruh Indonesia. Program itu sebagai bagian dari peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Gubernur berharap terdapat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. Sehingga ada stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara daring.

”Terutama pengadaan langsung yang bersifat non transaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e-marketplace,” papar Khofifah.

Khofifah menyebut program itu tidak hanya memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun juga memberi alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

”Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa,” ucap Khofifah.