Bergejolak, Warga Zona Merah Merapi Menolak Mentah-mentah Direlokasi

JawaPos.com – Sedikitnya 400 Kepala Keluarga (KK) saat ini masih berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi. Meski terus ditawari untuk direlokasi, warga di sana menolaknya mentah-mentah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, DIJ, Joko Supriyanto mengatakan, mereka yang masih banyak tingga di zona merah itu berada di 3 dusun. Yakni di Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen, di Desa Glagaharjo. Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. “Angkanya sekitar 400 KK,” katanya, Sabtu (12/1).

Warga di zona merah itu seharusnya direlokasi ke tempat yang aman. Dibuatkan Hunian Tetap (Huntap) seperti warga lainnya yang telah dibuatkan usai erupsi Merapi 2010 silam. “Tahun ini tidak ada yang dibuatkan, wong nggak ada yang mengusulkan kok. Kalau ada yang mau direlokasi ya kami buatkan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah,” ucapnya.

Dikatakannya, ketika ada warga yang berkenan untuk direlokasi tinggal mengusulkannya ke kepala desa setempat. Setelah itu akan diteruskan ke tempatnya, supaya langsung bisa dianggarkan. “Proses pengajuan lewat kepala desa,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD DIJ, Biwara Yuswantana menambahkan, meski banyak yang belum berkenan direlokasi tapi pemerintah terus melakukan pendekatan. Supaya mereka bisa tinggal di tempat aman. “Tidak bisa memaksa, kami memakai pendekatan. Kami sediakan lahan termasuk rumahnya,” katanya.

Ketua RT 3 Dusun Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo Semi Rohmadi mengatakan, ia bersama warganya sekitar 45 jiwa sadar betul tinggal di zona berbahaya. “Jaraknya kalau sampai sini (dari puncak Merapi) sekitar 4 kilometer,” katanya.

Diakuinya memang pemerintah tak henti-henti memberikan tawaran agar berkenan direlokasi. Namun warga tetap sesuai pendiriannya, tinggal di rumah yang sudah ditempati sejak mereka lahir. “Bencana tidak hanya Merapi, tapi di daratan ada gempa bumi. Kemudian di pesisir pantai ada tsunami. Semua bisa dihindari, semua takdir Yang Kuasa,” katanya.

Secara pribadi alasannya menolak relokasi karena pertimbangan ekonomi. Aktivitas di rumahnya yang berada di KRB III bertani dan memelihara sapi. “Kalau jauh dari kebun, susah mencari pakan untuk ternak. Di sana (tempat relokasi) aman, tapi kalau tidak ada kerjaan sama saja,” ucapnya.

Sementara itu, Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sarwa Pramana mengatakan pihaknya siap mencarikan pembeli ternak milik warga yang tinggal di sekitar lereng gunung Merapi.

Pembelian ternak ini merupakan salah satu langkah antisipatif yang bisa saja diambil, khususnya bagi wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi. Utamanya saat situasi makin genting atau dalam artian status Gunung Merapi sudah meningkat.

“Mudah-mudahan kebijakan pemerintah muncul di level Awas atau apa, ternak mereka dibeli dulu. Supaya masyarakat nyaman, terlindungi, merasa pemerintah hadir untuk bisa membantu pembelian harta karun mereka (ternak) dengan harga pasar,” katanya saat dijumpai JawaPos.com baru-baru ini.

Sarwa berpendapat jika hewan ternak para warga sudah terbeli, proses pengungsian kala nanti memang evakuasi dibutuhkan, bakal menjadi lebih mudah. “Kalau nggak, saya khawatir mereka (saat sudah diungsikan) tiap hari naik (kembali) melihat ternak mereka. Padahal ini zona merah,” sambungnya.

Mekanisme pembelian ternak ini, lanjutnya, adalah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mencarikan pengusaha lokal yang mau menampung ‘raja kaya’ saat Merapi level minimal awas. Akan lebih mudah, menurut Sarwa, manakala Pemerintah Provinsi mau turun tangan nanti.