Cirebon Minta 7.000 PNS, Kemenpan RB Hanya Amini 500 PNS

JawaPos.com - Usulan penambahan 7.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dipangkas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB). Pemkab Cirebon hanya boleh menambah 502 CPNS oleh pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Novi Hendrianto mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalami kekurangan ribuan pegawai. Hal itu disebabkan, setiap tahunnya tercatat sekitar 450 lebih PNS pensiun.

Hasil rakornas Kemenpan RB terkait penambahan pegawai pada akhir Juli lalu, Pemkab Cirebon hanya dibolehkan membuka pendaftaran sekitar 508 CPN dari berbagai formasi. Dikatakan Novi, usulan CPNS disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun di tahun ini.

"Jumlah pegawai sangat kurang. Kekurangannya mencapai ribuan. Kami usul penambahan 7.000, tapi hanya dibolehkan hanya menambah 502 CPNS," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (12/8).

Pemangkasan usulan penambahan jumlah pegawai, menurut Novi, dikarenakan pemerintah pusat tak sanggup membayar beban gaji yang terlampau sangat tinggi. Apabila usulan dari Pemkab Cirebon itu disetujui oleh Kemenpan-RB maka beban anggaran negara semakin membengkak.

Disebutkan, penambahan pegawai yang diusulkan untuk kebutuhan formasi bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dari jumlah 502 formasi yang disetujui oleh Kemenpan-RB, yang terbanyak adalah formasi untuk tenaga kependidikan.

"Memang sangat dirasa kurang. Sebenarnya, kita kurang hingga 13 ribu pegawai. Tapi kebutuhan pegawai tergantung kesanggupan anggaran pemerintah," ujar Novi.

Idealnya, lanjut Novi, jumlah pegawai di Kabupaten Cirebon seharusnya 26.000. sementara, jumlah keseluruhan pegawai yang ada saat ini hanya setengahnya. Sehingga, kekurangan pegawai masih sekitar 13.000 lagi.

Selain karena banyaknya PNS pensiun setiap tahunnya, kekurangan pegawai disebabkan karena adanya kebijakan moratorium CPNS sejak 2015 lalu. "Karena sejak ada kebijakan moratorium, Pemkab belum bisa menambah pegawai," katanya.