Geledah 6 OPD, KPK Sisir Ruangan, Dokumen, HP Pegawai hingga KTP

PENGAMANAN KETAT: Personel kepolisian berjaga di depan pintu masuk Dinas Kesehatan. Setidaknya, enam personel KPK tengah melakukan penggeledahan di dinas ini.

JawaPos.com - Memasuki hari keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang ada di Kabupaten Malang. Kamis (11/10), KPK menggeledah enam organisasi perangkat daerah (OPD).

Rinciannya, yakni Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA), Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Hewan.

Penggeledahan dimulai hampir bersamaan, yakni siang. Waktu usai juga diperkirakan hampir bersamaan. Yakni sekitar pukul 15.30 WIB. Kecuali penggeledahan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Di instansi ini, penggeledahan relatif lebih cepat. Hanya sekitar 15 menit.

Seperti biasa, para personel KPK datang dengan menumpang kendaraan Innova hitam dan Hiace warna putih. Mereka juga dikawal ketat oleh anggota kepolisian.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menuturkan tak ada berkas sama sekali yang dibawa KPK usai penggeledahan. Katanya, KPK hanya minta daftar isian anggaran.

Lutfi menambahkan daftar isian anggaran tersebut yakni pada tahun 2011-2018. Dia menyebut, daftar isian anggaran terkait pengadaan rambu-rambu, perawatan halte dan kegiatan lain yang masuk di pembiayaan Dishub. "Pokok yang masuk di Tupoksi kami," ucapnya.

Saat KPK melancarkan aksinya, ponsel milik Kepala dinas dan para ASN juga diperiksa, bahkan KTP masing-masing pegawai juga tak luput dari pemeriksaan. Lutfi menegaskan pihaknya sudah kooperatif saat KPK menggeledah kantor Dishub Kabupaten Malang.

"Ponsel, KTP, semua diperiksa. Semua lemari yang perlu dibuka kami kooperatif, serta tidak mengganggu pelayanan di dinas kami," pungkasnya.

Editor: Sari Hardiyanto