alexametrics

Kalteng Pantas Jadi Ibu Kota, Palangka Raya Menuju Kota Metropolitan

8 Mei 2019, 01:12:52 WIB

JawaPos.com – Wacana pemindahan ibu kota negara ke daerah luar Jawa membuat harapan besar bagi daerah. Terutama untuk provinsi di Kalimantan. Sebab daerah kandidat terkuat untuk ibu kota itu tertuju di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menawarkan daerahnya sebagai ibu kota baru negara ini. Bahkan dia optimistis provinsi yang dipimpinnya bisa dan pantas untuk ditunjuk sebagai ibu kota pemerintahan.

“Apabila dipercaya pemerintah pusat. Saya rasa Kalteng pantas jadi ibu kota pemerintahan,” kata Sugianto Sabran di diskusi tentang rencana pemindahan ibu kota negara yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Menurut pria yang pernah menjadi anggota DPR RI Dapil Kalteng itu, hal tersebut bukanlah muluk-muluk. Sebab, sebelumnya founding fathers Indonesia, Soekarno pada saat meletakkan tiang pertama pembangunan ibu kota yang dulunya Pahandut (kini kecamatan di Kota Palangka Raya) pernah mempunyai visi agar Palangka Raya jadi ibu kota pemerintahan NKRI di masa yang akan datang.

Sugianto melanjutkan, jika memang pemerintah menetapkan Kalteng sebagai ibu kota pemerintahan, maka pihaknya akan mengamankan lahan yang sudah dicadangkan untuk menjadi kawasan ibu kota. Lahan tersebut terdiri atas 66 ribu hektare (Ha) lahan di Kota Cantik (Sebutan untuk Kota Palangka Raya), 120 ribu Ha di Katingan, dan 121 ribu Ha di Gunung Mas. Pemprov pun siap untuk meminimalkan pengeluaran pemerintah dari sisi biaya untuk lahan.

Foto Udara Kota Palangka Raya diambil dari helikopter, beberapa waktu lalu. (Jhony Prihanto/Kalteng Pos)

“Menunggu putusan pusat, kalau memang ditetapkan, kami amankan lahan itu sehingga ganti ruginya diminimalkan sedikit mungkin. Kami juga akan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan agama untuk membicarakannya,” lanjut dia.

Sebagaimana dikemukakan pihak Bappenas, kriteria ibu kota itu yakni sisi geopolitik pertahanan nasional, bebas dari rawan bencana, memiliki akses logistik yang baik.

Suami Yulistra Ivo Sugianto Sabran itu menerangkan, Kalteng mempunyai 700 Km panjang pantai yang bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan laut.

“Dari segi pertahanan, letaknya di tengah-tengah. Tidak ada gempa, strategis, dari segi pertahanan aman dan nyaman. Penduduknya sedikit, wilayahnya luas. Kalteng ada pembangunan PLTU dan food estate,” tegasnya.

Sugianto menegaskan bahwa orang Kalteng juga terbuka dengan kemajuan. Menurut dia, kedamaian dan kebersamaan yang terjalin mesti dikawal rapi untuk membuat Kalteng semakin lebih baik lagi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pertemuan itu adalah tindaklanjut rapat terbatas (Ratas) minggu lalu tentang pemindahan ibu kota.

Menurut Bambang, banyak faktor yang memicu adanya wacana pemindahan ibu kota. Di antaranya, kesenjangan sosial Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa; ingin membangun kota metropolitan baru; beban Jakarta sebagai ibu kota dibandingkan daerah lainnya sudah cukup tinggi.

“Pemindahan ini bukan hanya pemindahan ibu kota, tapi juga membangun kota metropolitan. Kemudian, alasan dipindah, Jakarta ini adalah peninggalan pusat pemerintahan VOC kemudian Hindia Belanda. Sementara, presiden juga ingin ibu kota yang hasil pemikiran kita. Ibu kota modern berkelas internasional dengan konsep smart, green and beautiful city,” ungkap Bambang.

Bambang menyadari rencana pemindahan ibu kota itu akan memicu pro kontra. Bahkan, ada pihak yang pesimistis bahwa pemindahan ibu kota itu bakalan gagal.

“Gagal dan berhasil itu relatif. Contohnya, Brasilia, Brasil. Pemindahan ibu kota ke Brasilia, akhirnya membuat pembangunan tidak hanya di pantai selatan. Tapi menumbuhkan perekonomian dan pembangunan di Brasilia dan sekitarnya,” tambah dia.

Ibu kota baru pun tidak didesain menyaingi Jakarta atau mengalahkan Jakarta. “Ibu kota baru tidak mesti jadi kota besar, tapi bisa menumbuhkan perekonomian. Jakarta tetap jadi pusat bisnis. Kantor seperti BI, OJK dan lainnya tetap di Jakarta. Yang dipindah pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, hingga kedutaan itu di ibu kota baru,” terang Bambang.

Dari hasil presentasi yang disampaikan masing-masing kepala daerah maupun perwakilan, hasilnya akan disampaikan ke presiden. Kemudian, pihaknya akan melakukan kajian lagi terkait hal-hal yang disampaikan.

“Secara berkala kami akan menyampaikan progres dari kajian yang lebih detail. Kandidatnya masih di luar Jawa, tapi posisinya di tengah. Ada empat atau lima provinsi. Kami akan lihat secara mendalam. Misalkan seperti tanah, apakah betul tanah tersedia, atau tidak? Sehingga pemerintah tidak mengeluarkan biaya,” pungkasnya.

Pada paparan itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ditemani Sekda Fahrizal Fitri, Kadis PUPR Kalteng Salahuddin, kepala Bappedalitbang Yuren S Bahan, kepala kantor penghubung Kalteng-Jakarta, dan Tim Percepatan Pembangunan Kalteng.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : ARM



Close Ads