Mengembalikan Kepercayaan Publik

Potensi calon pemilih tidak memilih atau menjadi golput pada pilkada 2018 dan Pemilu 2019 diprediksi tetap tinggi. Pemicunya, mereka telah kehilangan kepercayaan kepada parpol dan politisi.

Setidaknya, asumsi tersebut dikuatkan dengan masih banyaknya politikus yang terjerat kasus korupsi. Yang terbaru adalah kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto yang kini disidangkan di pengadilan tipikor. Para anggota DPR periode 2009–2014 yang diduga menerima uang proyek e-KTP akan terungkap dalam proses pembuktian nanti.

Selain itu, publik makin jenuh dengan janji-janji kampanye. Rakyat yang semakin cerdas ternyata tidak diimbangi pendewasaan politisi. Sepak terjang kepala daerah hasil pilkada beberapa waktu lalu menjadi pengingat. Mereka ternyata pintar mengobral janji daripada melaksanakan isi kampanye. Itu belum lagi kepala daerah korup yang kini berurusan dengan KPK. Tentu saja, rakyat kini tidak mau tertipu untuk kali kedua.

Karena itulah, rakyat kini lebih suka menghadiri acara aksi massa berlatar keagamaan (misalnya di Monas) daripada agenda kepartaian. Dalam aksi massa, rakyat bisa menumpahkan aspirasi secara langsung. Mereka seolah tidak butuh penyaluran aspirasi melalui parlemen. Rakyat seolah tidak memercayai lagi sistem keterwakilan. Padahal, triliunan rupiah sudah dikeluarkan untuk memilih anggota dewan.

Kini parpol memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Parpol harus mampu merekrut kader atau anggota partai yang kompeten. Kader kompeten diharapkan memiliki norma dan perilaku yang bagus. Mereka mesti mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem kepemiluan yang sudah ada.

Selain itu, politisi harus mulai berpikiran out of the box saat berinteraksi dengan rakyat. Mereka tak perlu lagi menarasikan jargon yang muluk-muluk. Yang sulit dicerna publik. Para kader parpol sepatutnya makin membaur dengan rakyat untuk memahami permasalahan di level akar rumput. Rakyat tak butuh hal-hal bersifat abstrak, tapi lebih butuh fakta yang konkret. Yang terpenting lagi: politisi jangan berbohong dan korupsi.