Imbas Kerumunan Rizieq, Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis LH DKI

JawaPos.com - Kasus kerumunan massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, kembali membawa dampak untuk pejabat daerah. Kali ini, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih dicopot dari jabatannya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan, pencopotan ini berdasarkan hasil audit Inspektorat DKI Jakarta. Keduanya dinilai telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur.

Keduanya telah resmi menanggalkan jabatannya terhitung 24 November 2020. Mereka dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh.

"Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat," ujar Chaidir dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/11).

Selain memeriksa Bayu dan Andono, Inspektorat juga memeriksa Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen. Pemeriksaan oleh inspektorat sendiri berdasar dari instruksi Gubernur kepada Plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah. Dalam arahan Gubernur sudah dijelaskan 5 langkah yang harus dijalankan oleh kepala daerah untuk mencegah kerumunan.

"Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu dari 5 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas Pemprov atau mememfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa," imbuh Chaidir.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Linkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Hal itu dianggap sebuah kelalaian.

"Permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman, tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada," tegas Chaidir.

Semua prosedur kepegawaian dan tata kelola pemerintahan dijalankan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

https://www.youtube.com/watch?v=djfAjS1h-r4